Pemogokan Berlanjut, Pengunduran Profesor Perburuk Kebuntuan Layanan Kesehatan di Korsel

"Pemerintah akan lebih memperkuat sistem tanggap medis darurat untuk meminimalkan gangguan terhadap layanan medis yang disebabkan oleh tindakan kolektif," kata Menteri Cho.

Pemerintah Korea Selatan telah menegaskan bahwa rencana peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang bukanlah hal yang perlu dinegosiasikan dan pemerintah berjanji akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum dan prinsip.

Tindakan tersebut dimulai dengan mengambil langkah-langkah administratif untuk menangguhkan izin para dokter yang melakukan mogok kerja karena melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk kembali bekerja pada akhir bulan lalu. Penangguhan tersebut akan mulai berlaku pada Selasa mendatang bagi beberapa dokter.

Berdasarkan undang-undang kedokteran Korea Selatan, dokter yang menolak perintah negara untuk kembali bekerja dapat menghadapi skorsing minimal tiga bulan, serta dakwaan dari jaksa.

Adapun sebelumnya sebuah asosiasi pasien sakit kritis telah mendesak pemerintah untuk memberikan solusi praktis dan meminta para dokter untuk menahan diri dengan mengatakan bahwa pemogokan oleh para profesor dalam situasi saat ini sama dengan hukuman mati bagi pasien.