Pemkab Siap Wujudkan Revolusi Perkebunan Berkelanjutan di Kaltim

"Kewenangan pemberianizin usaha perkebunan ada di tingkat kabupaten. Kami di provinsi hanya melakukan penilaian apakah usaha perkebunan sudah dilakukan," katanya.

Pemerintah Kaltim memiliki 50 orang Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang terus digenjot kemampuan mereka, termasuk lewat digitalisasi kinerja.

"Saya ingin PUP dapat menilai secara objektif dan mempertimbangkan potensi perkebunan yang dimiliki," kata Akmal.

"Kami juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Saya melihat semakin banyak tandan buah segar (TBS) yang dikirim ke luar daerah. Padahal kita membutuhkannya untuk produk seperti kosmetik dan sabun," ujarnya.

Terkait pemberian izin usaha perkebunan, Akmal meminta petugas PUP perlu berdiskusi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi jumlah lahan yang belum ditanam.
Halaman Selanjutnya....