![Pemkab Cirebon Krisis SDM Perkoperasian](https://koran-jakarta.com/images/article/phpb_zdky_resized.jpg)
Pemkab Cirebon Krisis SDM Perkoperasian
![Pemkab Cirebon Krisis SDM Perkoperasian](https://koran-jakarta.com/images/article/phpb_zdky_resized.jpg)
CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti, paham, dan menguasai seluk-beluk perkoperasian. Sebab, beberapa SDM yang paham dan menguasai ilmu koperasi sudah banyak yang pensiun, sementara tenaga-tenaga baru yang ada tidak mengerti mengenai kehidupan berkoperasi.
"Kita (Pemkab Cirebon) sangat membutuhkan SDM yang paham koperasi untuk memperkuat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon," Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Riyanto, di Cirebon, Jawa Barat, pekan lalu.
Kegundahan Riyanto bukan tanpa alasan. Pasalnya, pihaknya kini tengah gencar menggulirkan beberapa program untuk pemberdayaan koperasi di Kabupaten Cirebon, di antaranya program pelatihan SDM bagi koperasi, pameran-pameran bagi UKM, sertifikasi koperasi simpan pinjam, studi banding ke luar daerah, serta mengembangkan koperasi yang memiliki produk unggulan khas Cirebon.
"Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Cirebon membutuhkan tenaga andal yang mengerti koperasi," kata dia. Riyanto menambahkan, pihaknya memiliki lima tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang merupakan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Riyanto menyebutkan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 750 koperasi, 430 koperasi di antaranya berlabel sehat.
Kurang Menggembirakan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti (Ciwaringin), HM Udiya mengatakan bahwa kondisi koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon kurang menggembirakan. Banyak KUD yang mati suri. Penyebabnya adalah kebijakan dari pemerintah yang kurang kondusif bagi pertumbuhan KUD di Cirebon.
"Yang namanya sektor pertanian, dulu semua kebutuhannya melalui KUD. Seperti pengadaan pupuk, pengolahan hasil pertanian, sampai ke pendanaan, melalui KUD. Apalagi sekarang banyak bermunculan kelompok tani dalam wadah Gapoktan. Gapoktan tidak melalui KUD. Dulu, yang namanya petugas penyuluhan lapangan atau PPL ada di KUD, sekarang sudah tidak lagi," papar dia.
Dengan kondisi seperti itu, lanjutnya, jumlah KUD kini tinggal 27 KUD saja, dari sebelumnya yang mencapai 42 KUD. Dari 27 KUD, yang sehat hanya 16 KUD, sedangkan 11 KUD dalam kondisi sakit parah atau setengah sehat.
Kondisi serupa dialami koperasi di bidang usaha rotan. Menurut Ketua Koperasi Kerajinan Rotan Dharmawan (Desa Bodesari, Cirebon) Nemo, bisnis rotan kini tak lagi bagus. Penyebabnya, kebijakan pemerintah yang membolehkan ekspor bahan baku rotan ke luar negeri.
"Seharusnya, ekspor bahan baku rotan dilarang, kok malah diizinkan. Sekarang memang sudah kembali dilarang. Namun, negara pengimpor rotan dari kita seperti Tiongkok, sudah memiliki bahan baku rotan untuk selama 10 tahun ke depan," keluhnya.mza/E-3
Komentar
()Muat lainnya