Pemindahan IKN, Momentum Bangun Daerah Tertinggal

JAKARTA - Mencuatnya berbagai kritik terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dinilai kurang proporsional karena hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya dari sisi ekonomi, terutama kebutuhan anggaran. Padahal, IKN bukan sekadar memindahkan gedung pemerintah dan para pegawai, tetapi lebih pada kepentingan nasional atau Nusantara.

Selama ini hampir tidak ada pembangunan di wilayah tertinggal, tetapi ditumpuk di Jakarta yang sudah sesak dan tidak layak lagi jadi Ibu Kota.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan pemindahan IKN memiliki aspek multidimensi bagi pemerataan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan negara, dan juga soal keamanan dari bencana alam.

"Kita harus berpikir untuk seluruh Nusantara. Indonesia itu Kalimantan dan Papua juga. Banyak orang tidak memahami Wawasan Nusantara, pikirannya tidak jernih, melakukan kritik yang tidak bermanfaat. Itu pembodohan diri dan bangsa yang membuat perpecahan," kata Maruf.

Membangun ibu kota baru di daerah tertinggal, lebih penting daripada uang negara dikorupsi seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ribuan triliun rupiah, tetapi tidak ada yang teriak-teriak. Begitu juga kredit perbankan yang banyak lari untuk bangun mal, mereka hanya diam. Padahal, jumlah mal di Jabodetabek sudah sekitar 100, terbanyak di dunia, bikin macet di mana-mana.
Halaman Selanjutnya....