Pemindahan IKN, Momentum Bangun Daerah Tertinggal

JAKARTA - Mencuatnya berbagai kritik terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dinilai kurang proporsional karena hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya dari sisi ekonomi, terutama kebutuhan anggaran. Padahal, IKN bukan sekadar memindahkan gedung pemerintah dan para pegawai, tetapi lebih pada kepentingan nasional atau Nusantara.

Selama ini hampir tidak ada pembangunan di wilayah tertinggal, tetapi ditumpuk di Jakarta yang sudah sesak dan tidak layak lagi jadi Ibu Kota.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan pemindahan IKN memiliki aspek multidimensi bagi pemerataan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan negara, dan juga soal keamanan dari bencana alam.

"Kita harus berpikir untuk seluruh Nusantara. Indonesia itu Kalimantan dan Papua juga. Banyak orang tidak memahami Wawasan Nusantara, pikirannya tidak jernih, melakukan kritik yang tidak bermanfaat. Itu pembodohan diri dan bangsa yang membuat perpecahan," kata Maruf.

Membangun ibu kota baru di daerah tertinggal, lebih penting daripada uang negara dikorupsi seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ribuan triliun rupiah, tetapi tidak ada yang teriak-teriak. Begitu juga kredit perbankan yang banyak lari untuk bangun mal, mereka hanya diam. Padahal, jumlah mal di Jabodetabek sudah sekitar 100, terbanyak di dunia, bikin macet di mana-mana.

Kesadaran Wawasan Nusantara itu bukan hanya memikirkan kelompok. Banyak yang menkritik, jelas Maruf, karena emosional, lebih didasari karena tidak suka dengan pemerintah.

Pemindahan IKN itu memberi rezeki kepada penduduk setempat yang selama ini dalam kekurangan. Kini, jalan raya di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN sudah mulus. Waktu tempuh mereka ke kota besar, Balikpapan, menjadi lebih singkat. Apalagi jika jalan tembus ke IKN melalui Jembatan Pulau Balang sudah bisa dilalui, jarak akan semakin dekat dan waktu tempuh juga bertambah singkat. Penduduk sekitar pun mendapat berkah karena harga tanah meningkat berkali-kali lipat.

IKN sendiri terdiri dari tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektare yang disebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektare yang disebut sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 180.965 hektare sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, saat ini sudah mulai tampak aktivitas fisik pembangunan. "Langkah cepat pemerintah ini artinya pemerintah tidak main-main dengan pemindahan IKN," kata Maruf.

Indonesia Baru

Dalam kesempatan terpisah, Pengamat Politik dan Sosial dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan perlu bersikap adil dan proporsional mengkritisi IKN. IKN bukan proyek sekali jadi, bertahap sesuai kemampuan negara. Proyek IKN juga tidak bisa semata-mata dipahami dalam konteks impact ekonomi, tetapi juga simbolik. Proyek IKN ini akan banyak memberi penguatan dan juga harapan bagi Indonesia baru.

Peneliti dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan IKN akan mengungkit pertumbuhan ekonomi penduduk sekitar sehingga mengatasi ketimpangan.

Pengamat Ekonomi, Mamit Setiawan, mengatakan dengan IKN di Kalimantan akan memberi multiplier effect yang cukup besar bagi masyarakat di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian Tengah dan Timur.