Pemilu-Pilkada Jangan Beririsan

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengusulkan tahapan pemilu dan pilkada sebaiknya tidak beririsan agar beban kerja penyelenggara tidak semakin berat. "Irisan tahapan pemilu dengan pilkada, dikhawatirkan membuat beban penyelenggara sangat berat," katanya di Purwokerto, Banyumas, Rabu (19/1).

Dia menambahkan, pembahasan mengenai jadwal dan tahapan Pemilu 2024 perlu berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. "Perlu diperhatikan masalah beban kerja penyelenggara agar tidak kelelahan akibat beban kerja terlalu berat," katanya.

Ahmad mengatakan, usulan KPU terkait penyelenggaraan pemilu pada 21 Februari 2024 bisa menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak. "Usul ini bisa jadi bahan pertimbangan bersama. KPU tentu telah mempertimbangkan secara matang dari sisi tahapan," katanya.

Menurutnya, bila pemilu dilaksanakan 21 Februari 2024 tidak terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Hal ini perlu diperhatikan agar guna meminimalkan kelelahan penyelenggara.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan akan menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, para pimpinan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas jadwal dan tahapan Pemilu 2024, Senin (24/1).
Halaman Selanjutnya....