Pemilih dengan KK Dinilai Dorong Pemilu Lebih Inklusif

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai langkah KPU membolehkan pemilih tanpa KTP elektronik dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan kartu keluarga merupakan upaya untuk mendorong Pemilu 2024 lebih inklusif.

"Sebetulnya, upaya KPU ini untuk mendorong pemilu yang lebih inklusif," kata Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Jumat (14/7).

Meskipun demikian, Ninis mengingatkan KPU bahwa penggunaan kartu keluarga (KK) itu dapat dipermasalahkan oleh pihak tertentu karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Dalam putusan itu, MK menyatakan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik merupakan dokumen sah yang dapat digunakan sebagai syarat mencoblos. "Di putusan MK tahun 2019 itu, MK menyebutkan bahwa jika pemilih belum mempunyai KTP elektronik, maka untuk tetap dapat menggunakan hak pilih pemilih dapat menunjukkan suket sebagai tanda sudah melakukan perekaman KTP elektronik. KK hanya sebagai dokumen pendukungnya," kata Ninis.

Selain itu, dia juga mengingatkan KPU memastikan surat suara cadangan di tempat pemungutan suara (TPS) tersedia, guna mengantisipasi banyaknya pemilih yang menggunakan KK sebagai pengganti KTP elektronik.
Halaman Selanjutnya....