Pemetaan Risiko Korupsi Bantuan Sosial

Cara lain korupsi, data penerima bansos tidak perbarui. Pahala menginformasikan, tahun ini ada NIK-nya benar. Tetapi orangnya bisa meninggal, cerai, atau pindah. Data kemendagri menyebutkan, orang meninggal dan lahir dalam setahun saja tiga juta. Belum orang yang pindah, mungkin sekitar 10 juta.

Tak Diperbarui

"Akibat NIK tidak diperbarui tersebut, maka bantuan menjadi salah sasaran," tandas Pahala. Karena NIK tidak di-update, ketika bantuan tiba, orangnya tidak ada. Lalu dikatakan, bantuan salah sasaran. "Masa bantuan diberikan kepada orang yang tidak, lantaran data tidak di-update," tuturnya. Maka dia menekankan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus selalu diperbarui (update), tidak boleh statis.

Modus korupsi berikutnya, barang tidak sesuai dengan kuantitas atau kualitas. "Kalau bansos dberikan dalam bentuk paket seperti kasus yang terdahulu pasti nanti ada laporan kurang kualitas atau kurang kuantitas. Jadi, kasus demikian diselesaikan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dia usul kalau bisa jangan dikasih dalam bentuk barang. "Sekarang yang terjadi hampir semua dalam bentuk tunai," tuturnya.

Cara yang juga banyak dilakukan adalah dengan memotong bantuan langsung tunai. Pahala tidak menduga ada "tangan-tangan" di lapangan memungut itu. Besaran pungutan mulai dari 10.000 sampai 10.000.
Halaman Selanjutnya....