Pemerintah Tunda Sejumlah PSN

Jakarta - Pemerintah mengkaji penundaan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Moratorium tersebut sebagai bagian dari bauran kebijakan pengendalian defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (6/9), mengatakan diskusi mengenai penundaan PSN dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Penundaan PSN dilakukan apabila proyeknya masih dalam tahap persiapan atau belum dilakukan penyelesaian pembiayaan atau financial closing.

Kemudian, penundaan PSN juga memerhatikan urgensi dari proyek tersebut. Apabila hasil kajian menyebutkan bahwa suatu proyek mendesak untuk diwujudkan, maka proyek tersebut akan tetap dijalankan. Darmin mencontohkan, proyek pembangkit listrik di Jawa tidak mendesak untuk diwujudkan karena tersedia banyak cadangan, sehingga proyek semacam itu tidak perlu buru-buru diinisiasi.

"Harus dilihat sampai kapan ditundanya, supaya jangan nanti pada saatnya kalang kabut lagi cari investor," ujar Darmin. Kebijakan pemerintah untuk menunda sejumlah proyek yang termasuk dalam PSN dilakukan untuk mengurangi impor bahan baku dan barang modal yang terkait pembangunan proyek. Pada semester I-2018, defisit neraca transaksi berjalan lndonesia mencapai 13,5 miliar dollar AS atau 2,6 persen terhadap PDB.

Pertumbuhan impor hingga Juli 2018 atau year-to-date (ytd) mencapai 24,5 persen dibandingkan. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor 11,4 persen pada periode sama sehingga menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi, Shanti Ramchand Shamdasani menilai pemerintah perlu menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang masih dalam daftar perencanaan (pipeline) sehingga dananya bisa digunakan untuk menstabilkan rupiah.

"Saya usulkan, proyek-proyek yang tadinya sudah pipeline, belum dilaksanakan dan masih bisa diberhnetikan, dihentikan dulu. Uangnya digunakan untuk mengamankan rupiah," kata Shanti.

Alami "Overheating"

Menurut Shanti, yang juga pakar perdagangan internasional itu, pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir, memang akan sangat bermanfaat pada masa mendatang terutama dalam menghadapi era ekonomi digital.

Namun, lanjutnya, pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut harus diakui juga membuat ekonomi Indonesia mengalami overheating atau kondisi di mana kapasitas ekonomi tidak mampu lagi mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

"Infrastruktur yang dibangun kali ini akan berguna untuk masa depan, tapi karena sangat cepat, saya juga merasa bahwa pemerintahan Jokowi harus slowdown dulu. Reserved cash yang ada di BI kita pakai dulu untuk talangi dollar. Misalnya proyek PLN yang katanya mau dibatalkan atau ditunda dulu, itu saya rasa sangat bijaksana," kata Shanti.

Ant/E-10