Pemerintah Terus Lanjutkan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Namun, Airlangga Hartarto juga mengingatkan ada ancaman yang tengah mengintai sawit Indonesia. Ancaman itu adalah efek kebijakan Uni Eropa yang akan memberlakukan Undang-undang Antideforestasti (EUDR) secara efektif mulai akhir 2024.

Ketentuan utama EUDR yang berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani sawit skala kecil ini diantaranya adalah mengenai penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori. Yaitu berisiko tinggi (high risk), standar, dan low risk atau berisiko rendah.

Selain itu, Airlangga pun mengakui jika Eropa merasa tersaingi dengan minyak sawit Indonesia. "Uni Eropa juga memberikan subsidi sebesar US$436 miliar melalui bantuan intervensi pasar proteksionisme dan berbagai program, dan tentu kita mendapat tantangan di Eropa ke depan yang akan mengganggu ekspor kita dan mereka minta sawit dikeluarkan dari rantau pasok kemudian mereka syaratkan petani harus ada data geolocation," tutur Airlangga.

Kendala Terbesar

Sementara itu, Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan ganjalan terbesar petani sawit dalam replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) karena KLHK masih mengkategorikan banyak lahan petani sawit masuk dalam kawasan hutan.
Halaman Selanjutnya....