Pemerintah Tak Setuju Perppu Pilkada

Kedua, UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur biasa karena membutuhkan waktu yamg lama, sedangkan keadaan sangat mendesak untuk diberikan solusi.

Kalau tak lewat Perppu, solusinya lewat apa?

Problem teknis pemilu yang dihadapi KPU tersebut, sudah ada rujukan hukumnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu. Untuk itu solusinya lebih tepat diberikan oleh KPU melalui Peraturan KPU. Nah, Kemendagri prinsipnya mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU.

Apa perlu revisi terbatas terkait calon kepala daerah berstatus tersangka ataupun OTT?

Tentang aturan KPU yang saya usulkan bisa melalui peraturan KPU. Usulan atau pendapat Mendagri yang nanti secepatnya akan kita bahas detailnya dalam Rakor Polkam sebelum menjadi keputusan resmi pemerintah. Tolong ditegakkan ini akan dibawa ke Rakor Polkam dahulu. Ini harus dipertegas sebelum ada keputusan pemerintah.
Halaman Selanjutnya....