Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Kemajuan Teknologi

"Pemerintah seharusnya sudah belajar dari kasus sebelumnya. Dan mengantisipasinya karena potensi ancaman itu selalu ada dan menghantui keamanan data," tegas Badiul.

Karenanya ke depan, kata dia, pemerintah perlu melakukan penguatan sistem keamanan data dengan membangun sinergi lintas sektor, terutama data kependudukan. Berikutnya, membangun sistem big data yang dan dikelola oleh ahli IT terbaik dari putra-putri terbaik bangsa.

"Kemudian, meningkatkan pembiayaan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi," ucapnya.

Langkah Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, menurut dia, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai 700 miliar rupiah tak membuat PDN aman dari peretasan.
Halaman Selanjutnya....