Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Kemajuan Teknologi

JAKARTA - Lemahnya kemampuan pemerintah menjaga keamanan data sangat disayangkan lantaran anggaran untuk menjaga keamanan data hampir satu triliun rupiah. Pemerintah tak berdaya menghadapi kemajuan teknologi.

Dosen Komunikasi Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, Frederik M Gasa, mengatakan kasus peretasan pusat data nasional (PDN) terbaru menjadi cerminan bahwa negara belum siap segala risiko dari adanya kemajuan teknologi saat ini. Peretasan PDN, paparnya, sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi peretas.

"Kasus peretasan menunjukkan political will pemerintah yang rendah? Tentu kaitannya sangat erat karena jika political will tinggi untuk mencegah dan melindungi berbagai data penting tentu perlindungan atas data tersebut dilakukan secara berlapis sehingga siapa pun selain pihak berwenang tidak mampu mengobrak-abrik data yang dilindungi tersebut," tegas Frederik, Minggu (30/6).

Sepertinya, lanjut Frederik, pemerintah kurang serius membentengi data penting negara dari aksi peretasan. Sebelumnya, data BPJS Ketenagakerjaan juga tak luput dari aksi peretasan. Sejumlah kasus peretasan tersebut menggambarkan pemerintah butuh perlindungan ekstra dan berlapis untuk dapat melindungi segala bentuk data.

Senada, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengaku janggal karena masalah kebocoran data ini acap kali terjadi dan saat ini salah satu yang terbesar. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan pusat data nasional.
Halaman Selanjutnya....