Pemerintah "Sembrono" Menarik Utang

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan penarikan utang baru memiliki risiko mengingat arus portofolio asing yang masuk melalui obligasi yang besar sehingga berpotensi menimbulkan gejolak terhadap stabilitas rupiah.

"Biasanya untuk menutup defisit APBN pemerintah akan banyak menerbitkan global bond. Tapi, beban bunga dan cicilan ke depan sudah sangat berat. Selain itu, dana yang masuk sifatnya sangat cair, karena modal asing yang masuk ini bersifat jangka pendek, begitu ada gejolak, mereka akan menarik keluar dananya lalu di switch ke dollar sehingga rupiah akan terdampak," kata Imron.

Pemerintah, katanya, harus memperkuat konsep ekonomi berdikari dengan menjaga stabilitas keuangan agar tidak tergantung pada portofolio asing. Seharusnya yang diperkuat adalah penanaman modal asing langsung karena lebih pasti dan berdampak ke perekonomian.

Dari Yogyakarta, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan penarikan utang hingga 600 triliun rupiah di akhir masa jabatan pemerintahan saat ini terkesan sangat sembrono. Sebab, tahun depan agendanya adalah transisi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak semestinya merencanakan utang yang begitu besar.

"Kelola fiskal tidak boleh sembrono. Tahun ini saja target defisit juga tidak sesuai rencana. Tapi, anehnya ada penarikan utang untuk belanja alutista yang Menkeu justru mengkritiknya," kata Maruf.
Halaman Selanjutnya....