Pemerintah Perlu Standardisasi Jalan

JAKARTA - Pemerintah perlu melakukan standardisasi kelas jalan di Indonesia sebelum memberlakukan kebijakan penerapan bebas kendaraan bermuatan lebih atau zero over dimension over load (ODOL), pada 1 Januari 2023. Sebab, persoalan ODOL biasanya selalu dimulai dari titik muat barang seperti di pelabuhan atau area industri atau pusat logistik lainnya.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kalimantan Tengah, Harlind Ardi, mencontohkan muatan yang dibawa dari Surabaya, Jatim, dengan menggunakan kapal roro, maka di pelabuhan pintu masuk (inlet) di Kalimantan Tengah harus dibongkar terlebih dahulu, dan muatan dipindahkan ke truk lokal sesuai dengan ukuran dan kapasitas jalan.

"Ini saja sudah menjadi persoalan besar karena beban biaya angkut yang membengkak. Padahal, di tengah pandemi saat ini, untuk membayar upah karyawan saja sangat sulit," kata Harlind, di Jakarta, Rabu (28/7).

Karena itu, dia menyarankan sebelum memberlakukan zero ODOL, perlu ada kesamaan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang selama ini menjadi sentra produksi.

Standardisasi kelas jalan ini diperlukan agar pelaku usaha bisa mencari solusi tepat dalam penggunaan kategori truk yang digunakan. Tujuannya agar implementasi zero ODOL tidak mubazir dan menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang mahal sehingga menurunkan daya saing produk.
Halaman Selanjutnya....