Pemerintah Perlu Perbaiki Iklim Investasi

JAKARTA - Pemberian insentif pajak dan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk meningkatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) masuk ke Indonesia. Hal itu perlu dilakukan untuk memanfaatkan potensi meningkatnya aliran FDI ke Asean, kendati Singapura masih di urutan teratas penerima aliran modal tersebut.

"Sebenarnya insentif pajak itu umum dan lumrah dipakai untuk menarik minat investor. Tapi, jangan sampai kita terjebak tarif pajak murah dengan negara yang tidak tepat, salah satunya Singapura," kata ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, yang dihubungi di Jakarta, Minggu (20/8).

Yusuf menyebut Singapura memang lebih unggul dibandingkan Indonesia soal insentif dan tarif pajak yang relatif lebih rendah. Namun, dia mengingatkan Indonesia perlu hati-hati agar tidak terjebak perang tarif pajak yang rendah untuk memikat investor jika terus membandingkan diri dengan Singapura.

"Dan sekali lagi kalau komparasi dengan Singapura, harus hati-hati karena Singapura banyak perbedaannya. Ketika kita tidak bisa mengejar dan hanya andalkan tarif pajak yang rendah, khawatirnya kita justru akan menggerus potensi pajak yang seharusnya bisa kita dapatkan. Saya kira itu perlu menjadi catatan," katanya.

Yusuf menilai Indonesia perlu memberikan insentif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, dia tidak menampik Indonesia perlu belajar dari Singapura yang dikenal sebagai hub perdagangan internasional soal efisiensi logistik. Begitu pula soal stabilitas hukum, politik, dan HAM Singapura yang relatif lebih unggul.

Yusuf menambahkan, daya saing SDM Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk bisa menarik lebih banyak FDI ke Tanah Air.

Terakhir, regulasi yang sesuai dan konsisten juga mendapat sorotan penting untuk bisa menarik minat investasi asing. Menurut dia, penting untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan investor, tetapi di saat bersamaan juga dapat diterima semua kepentingan.

"Artinya, konsisten dan dapat diterima itu, dia berlaku tidak hanya pada periode pemerintahan tertentu saja, tetapi juga dalam jangka menengah hingga panjang. Dan dapat diterima. Jangan sampai regulasinya bagus untuk menarik investor, tapi ada poin-poin yang tidak bisa diterima pekerja. Memang jadi tantangan, tapi ya itulah faktanya," kata Yusuf.

Dominasi PMA

Seperti diketahui, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi di Indonesia mencapai 349,89 triliun rupiah pada kuartal II-2023. Realisasi itu tumbuh 15,7 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), sedangkan secara kuartalan atau quarter-on-quarter (qoq) naik 6,3 persen.

Realisasi investasi pada kuartal II-2023 mayoritas berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), dengan nilai 186,3 triliun rupiah atau 53,3 persen dari total investasi. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 163,5 triliun rupiah.

Pada kuartal II-2023, realisasi PMA tumbuh 14,2 persen (yoy) dan 5,2 persen (qoq), sementara realisasi PMDN tumbuh 17,6 persen (yoy) dan 7,6 persen (qoq).

"Artinya, sekalipun mayoritas investasi kita masih tetap (berasal dari) asing, tapi investasi dalam negeri juga tumbuh cukup signifikan. Bahkan, pertumbuhan PMDN masih lebih tinggi ketimbang PMA, meski secara akumulasi nilai PMA lebih tinggi," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers online di YouTube, pada 21Juli lalu.