Pemerintah Perlu Pacu Pembangunan Desa

JAKARTA - Kekhawatiran menumpuknya penduduk di perkotaan bisa diantisipasi dengan memperkuat desa. Pembangunan di desa harus ditingkatkan agar aktivitas ekonominya ikut meningkat sehingga bisa menekan laju urbanisasi.

Pengamat ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan kebijakan dana desa perlu dilanjutkan atau bahkan harus ditingkatkan pendanaannya dan kualitas penggunaannya.

"Untuk itu perlu pendampingan, monitoring dan supervisi yang lebih intensif dan berdaya guna untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di desa," ungkap Suhartoko pada Koran Jakarta, Rabu (13/9).

Suhartoko mengutarakan penggunaan dana desa mungkin bisa disinergikan pada level kecamatan untuk menciptakan skala usaha lebih besar dan efisien. "Dengan berdaya gunanya dana desa maka akan mampu mencegah urbanisasi," tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Suharso Monoarfa, memprediksi lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045.

"Penduduk Indonesia di perkotaan itu sekarang sudah menjadi 56,4 persen pada 2020, dan 61,7 persen diproyeksikan pada 2045 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS). Tapi menurut saya, angka tersebut akan lebih dari 61,7 persen, mungkin sekitar 70-an persen pada 2045, 25 tahun yang akan datang," ujarnya dalam peluncuran Kampanye Green Economy & Green Environment bersama PT Mass Rapid Transit Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (12/9).

Suharso mengharapkan penduduk yang pindah ke kota dapat membawa energi baru dan ekonomi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan justru menambah jejak karbon (carbon footprint).

Saat mengunjungi Auckland di Selandia Baru, dia menceritakan bahwa penjual pakaian di negara tersebut memberikan keterangan jumlah jejak karbon yang terdapat di dalam setiap pakaian.

"Di bajunya itu ada tulisan ini kira-kira membawa karbon 20 kilo CO2 (karbon dioksida) ekuivalen, sepatu itu (sekitar) 16-30-an (CO2 ekuivalen), dan seterusnya. Jadi kalau kita jalan, kita sudah membawa sekitar 50-55 (CO2 ekuivalen)," ucap Suharso.

Karena itu, generasi saat ini dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga supaya generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Begitu pula dengan generasi berikutnya yang mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi agar tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang.

"Saya ingin ajak semua untuk beralih (untuk menggunakan transportasi publik) yang menjadi menjadi satu pilihan dan keniscayaan. Tentu kita akan berbenah, pemerintah akan berbenah bagaimana public transport itu makin menyenangkan," kata Menteri PPN.

Padar Karya

Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat bawah, termasuk pedesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melanjutkan pelaksanaan program Padat Karya/ Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di bidang permukiman pada Tahun Anggaran (TA) 2024.

Pelaksanaan program Padat Karya/ IBM tersebut bertujuan untuk mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan secara merata di seluruh Indonesia, mendorong perekonomian masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, mengatakan alokasi anggaran Padat Karya tersebut disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang tersebar di 15 lokasi.

"Untuk rencana pelaksanaan Padat Karya/ IBM di Direktorat Jenderal Cipta Karya dialokasikan sebesar 2,10 triliun rupiah. Dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 47 ribu orang," kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, kemarin.

RDP tersebut membahas mengenai alokasi anggaran menurut fungsi dan program Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada TA 2024.