Pemerintah Perlu Kembangkan Sistem yang Ramah Anak

"Ini yang pasti mulai dari penguatan regulasi, peningkatan pemahaman, dan peningkatan kelembagaan. Penting pula penguatan jejaring dan koordinasi sinergi sektor. Sinergi antarpihak ataupun pendanaan menjadi salah satu strategi," katanya.

Akses Layanan
Sistem yang nantinya dibangun tersebut, kata Woro, juga perlu memikirkan cara meningkatkan akses layanan seluruh aspek yang melibatkan anak. Dengan begitu, anak dapat berpartisipasi membangun disesuaikan dengan tingkat kematangan usianya.

Dalam hal itu, kata Woro, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah membuat program kabupaten/kota layak anak (KLA) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Saat ini sudah ada 275 dari 514 kabupaten/kota yang menjadi KLA.

Lewat KLA, diharapkan pemerintah daerah dapat terdorong berkomitmen mengupayakan berbagai program menunjang pemenuhan hak anak. "KLA harus bisa menangkap sinyal-sinyal kebutuhan anak. Daerah lalu membuat intervensi yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Jadi, sistem untuk bisa memenuhi hak anak dan melindungi juga bisa dilihat dari sini," ujar dia.

Woro turut mengatakan pemerintah harus dapat memahami bahwa setiap permasalahan anak kota dan desa berbeda yang harus diselesaikan melalui penguatan antarkementerian, lembaga, hingga pemimpin masyarakat sampai titik terbawah. Sistem yang nantinya dibangun dapat mendengar setiap permasalahan anak dari berbagai aspek. Di sisi lain, anak terlindungi melalui penguatan sub-sub sistem pemerintahan ataupun kebijakan di masa depan.
Halaman Selanjutnya....