Pemerintah Perlu Gali Potensi Cukai di Industri Lain
JAKARTA - Anggaran masih terus mengalami defisit pemerintah perlu lebih kreatif menggali dan memperluas sumber sumber pendapatan. Selain meningkatkan tax ratio, juga menggali sumber sumber cukai yang belum digarap selama ini. Bukan mengutak atik cukai dari sektor industri yang sudah menjalankan kewajibannya secara baik dan memenuhi target.
Pengamat Ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya mengatakan bahwameski perekonomian negara masih perlu perbaikan, namun secara garis besar para pejabat negara yang mengawal keuangan dan perekonomian nasional sudah berjalan pada arah yang benar. Hal yang perlu diperbaiki selain peningkatan ekspor dan pengurangan import, juga menggali potensi potensi sumber pendapatan yang selama ini belum disentuh atau belum direalisasikan.
"Yang perlu diperbaiki adalah pendapatan negara di bidang pajak. Target pajak kita selama ini belum tercapai 100%. Selain itu tax ratio pajak kita juga masih rendah. Baru pada angka 10- 12 persen dari GDP kita. Karena itu sudah saatnya tax ratio kita dinaikan. Pajak kita masih bisa terus digenjot, terutama pajak orang pribadi. Saat ini warga negara yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP juga masih kurang," kataBerly di Jakarta, Selasa (9/6).
Demikian juga perusahaan perusahaan pertambangan, tambahnya, yang saat ini masih banyak yang belum membayar pajak. Karena itu pemerintah harus lebih serius memperhatikan dan menggali potensi pajak dari sektor pertambangan terutama perusahaan perusahaan pertambangan yang masih lalai dalam menjalankan kewajibannya pajak nya terhadap negara.
Selain pajak, Berly juga menyoroti cukai. Target penerimaan cukai, menurut Berly Martawardaya sudah terpenuhi secara baik. Karena itu, sektor cukai yang sudah memenuhi kewajibannya secara baik, tahun 2019 ini tidak perlu dikotak katik. Yang perlu digali di sektor cukai adalah potensi cukai yang ada di luar negeri tapi di dalam negeri belum dikenakan cukai. Salah satunya adalah cukai minuman bersoda maupun minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi.
"Di luar negeri jenis minuman lainnya yang mengandung kadar gula tinggi yang dapat menimbulkan penyakit dalam jangka Panjang sehingga membutuhkan biaya perawatan kesehatan pada masyarakat yang mengkonsumsinya dikenakan cukai yang cukup tinggi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan cukai bagi produksi minuman minuman yang mengandung zat zat yang membahayakan kesehatan tubuh," katanya.
Cukai Plastik
Di tempat yang sama, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat GP Ansor Sumantri Suwarno sependapat dan mendukung apa yang disampaikan Berly Martawardaya. Menurut alumni FEB UI, jika pemerintah jeli, masih banyak sumber sumber pendapatan negara yang belum digali dan dimanfaatkan oleh pemerintah menjadi sumber pendapatan negara yang dapat menutupi atau mengurangi defisit anggaran negara.
"Seperti pemberlakuan cukai bagi plastik dan industri plastik. Karena itu sudah saatnya pemerintah menerapkannya, selain untuk melindungi lingkungan dan alam sekitar dari bahaya plastik juga untuk menambah pundi pundi pendapatan negara. Pemerintah memang perlu lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan negara di bidang cukai. Bukan hanya berkutat pada industri tertentu saja yang sudah dikenai cukai dan mencapai target. Tapi pemerintah harus menggali sektor lain yang perlu dikenakan cukai. Diantaranya minuman bersoda dan industry plastik itu sendiri," katanya.
Sumantri juga mengharapkanpemerintah jangan terlalu banyak berkutat pada penarikan cukai di industri rokok atau tembakau. Sementara cukai di produk atau industri lainnya masih diabaikan. Menurutnyabeberapa perusahaan property ini,industri tembakau jangan terlalu diperas dengan mengenakan cukai yang terlalu berat atau kenaikannya berulang ulang. Sebab Industri rokok maupun tembakau selain memberikan pendapatan langsung bagi negara yang jumlahnya ratusan triliun juga menyerap lapangan pekerjaan bagi rakyat. mza
Komentar
()Muat lainnya