Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Industri Sawit - Pelaku Industri Sawit Berkomitmen Hentikan Deforestasi

Pemerintah Perkuat Legalitas ISPO

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Saat ini, pemerintah sedang melakukan tahap akhir proses penguatan ISPO, yang melibatkan multi-stakeholders, mulai dari regulator, akademisi, petani, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

DENPASAR - Pemerintah terus mendukung produktivitas petani sawit dengan memanfaatkan luas lahan yang sudah ada atau intensifikasi. Sebab, komoditas minyak sawit adalah produk tanaman paling efisien dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya, seperti kacang kedelai, rapeseed atau bunga matahari.

"Dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan petani kecil, misalnya, pada 2017, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Penanaman Perkebunan Rakyat (PPR) di Kabupaten Musi Banyuasin - Sumatera Selatan dan Serdang Bedagai - Sumatera Utara," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutan tertulisnya saat membuka acara The 6th International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE), di Bali, Rabu (25/4).

Berdasarkan rasio penggunaan lahan, per hektare kebun sawit akan menghasilkan sekitar 4 ton minyak sawit, sedangkan biji bunga matahari hanya menghasilkan 0,6 ton. "Ini menunjukkan bahwa produksi minyak sawit sangat efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengonsumsi energi paling sedikit dibandingkan dengan banyak tanaman minyak lainnya," kata Darmin.

Menanggapi dampak masalah lingkungan, Menko Darmin menerangkan, pemerintah menetapkan dan menegakkan pedoman praktik minyak sawit berkelanjutan melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Saat ini, Menko Perekonomian juga sedang melakukan tahap akhir proses penguatan ISPO, yang melibatkan multi stakeholders, mulai dari lintas kementerian / lembaga (K/L), pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, petani, asosiasi, maupun LSM.

"ISPO adalah standar pengujian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia dan ketentuan sertifikasi yang mengacu pada organisasi standardisasi internasional," ujar Menko Darmin. ISPO diharapkan dapat memiliki hierarki hukum yang lebih tinggi agar dapat diterapkan lintas sektoral, memiliki pendekatan lansekap dan pertanian berkelanjutan, menggunakan teknologi informasi, serta dapat dipakai untuk meningkatkan diplomasi internasional.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Vitto Budi, Antara

Komentar

Komentar
()

Top