Pemerintah Pantau Risiko Pelemahan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 di tengah risiko pelemahan ekonomi global. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian ke depan.

"Kami di Kemenkeu selama ini selalu sampaikan agar waspada. Waspada ini karena lingkungan ekonomi global sangat turbulence, bergejolak," kata Sri Mulyani usai Anugerah Reksa Bandha di Jakarta, Rabu (23/11).

Perang di Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga energi, pangan, dan pupuk telah mengerek inflasi di negara seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. Hal ini membuat beberapa negara memperketat kebijakan moneter sehingga perekonomian ikut melemah.

Sementara di negara lain seperti Tiongkok kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 juga berpotensi membuat pertumbuhan ekonominya melemah yang dapat mempengaruhi perekonomian global.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan akan terus memperhatikan perubahan yang dapat berdampak terhadap aktivitas perekonomian global.

Adapun pemerintah tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 5,3 persen secara tahunan pada 2023. Optimisme pemerintah ditopang oleh kinerja perekonomian yang masih tumbuh positif pada kuartal III 2022 atau tumbuh 5,72 persen secara tahunan.

"Namun memang kata-kata waspada itu menggambarkan downsiderisk muncul sangat kuat. Seberapa downsiderisk ini, nanti akan dilihat sampe akhir tahun ini," kata Sri Mulyani.

Potensi Pelambatan

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat menjadi 4,37 persen secara tahunan pada 2023 dari tahun ini yang diprediksi tumbuh 5,12 persen. Pelambatan itu dipengaruhi dampak pengetatan moneter domestik.

Perkiraan itu seiring dengan masih bergejolaknya ekonomi global hingga tahun depan, namun pada 2024 perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik" ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (21/11).