Pemerintah Naikkan DMO CPO Jadi 30%, Sejumlah Kalangan Ingatkan Dampak Negatifnya

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah terkait kebijakan yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk minyak sawit mentah (CPO) bisa memicu massifnya keberadaan pasar gelap alias black market.

Karena itu, pemerintan perlu membangun sistem pengawasan yang ketat sehingga tak ada masalah kelangkaan minyak goreng ini ke depannya.

Direktur Utama PT Sumi Asih, Alexius Darmadi menilai langkah domestic market obligation (DMO), domestik price obligation (DPO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tak akan efektif, namun malah justru menimbulkan masalah baru di pasar yakni massifnya black market.

Sebab, di manapun di seluruh dunia apabila ada dua harga yang berbeda akan ada black market, apalagi di negara berkembang. Akan muncul pedagang dadakan, bahkan ada yang diselundupkan ke luar negeri.

"Sebab faktanya seperti yang disampaikan Mendag, kok inikan sudah digelontor tapi justru tetap kosong. Pedagang dadakan ini suplai ke industri makanan atau diselundupkan," tegas Alexius dalam diskusi virtual terkait minyak goreng di Jakarta, Jumat (11/3).

Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang ketat untuk pabrik Crude Palam Oil (CPO) dan pabrik minyak goreng. Tujuannya agar masalah kelangkaan minyak goreng saat ini tidak lagi terjadi ke depannya.

Seperti diketahui, pemerintah menaikkan porsi DMO minyak sawit mentah (CPO) menjadi 30% dari 20%. Regulasi ini ditetapkan pada 9 Maret lalu dan berlaku mulai Kamis 10 Maret lalu.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng pemerintah tidak cukup hanya dengan menetapkan domestik market obligation (DMO) saja. Namun, harus melihat juga dari kondisi distribusi, pemantauan sampai tingkat retailer.

Masalah kelangkaan ini jamak terjadi di Indonesia untuk banyak komoditas. Artinya, sistem dari pada pemantauan harus dibangun dengan baik dikawal dengan ketat dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya,"tegasnya.

Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga berharap kebijakan DMO yang telah ditetapkan pemerintah membuat pasar ekspor macet, sebab apabila pasar ekspor ini macet akan menggangu banyak pasar domestik.

Dampak negatif setelah adanya DMO ini harga tandan buah segar (TBS) dalam negeri anjlok. Itu sudah terjadi kebun kebun milik petani. "Memperkecil ekspor artinya merusak tatanan sawit Indonesia Sahat.