Pemerintah Minta Percepatan Konversi BPD ke Bank Syariah

JAKARTA - Pemerintah mendorong percepatan konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Bank Syariah guna memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sebab, kesadaran masyarakat untuk bertransaksi perbankan secara syariah saat ini cukup tinggi sehingga menjadi momen tepat untuk menguatkan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

"Sekarang ini momentum tepat, sebab kalau menurut survei itu sekarang komunitas hijrah ini kan sudah besar sekali, bahkan di kalangan pemuda, milenial," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Rabu (23/6).

Wapres menjelaskan pemerintah juga berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, antara lain dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan merger tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dengan melihat potensi besar di Sumatera Barat, Wapres juga mendorong konversi Bank Nagari menjadi bank syariah segera dilaksanakan. Wapres juga menekankan mengenai falsafah yang ada di Sumatera Barat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah.

"Karena itu saya pikir, kekhawatiran itu barangkali tidak boleh. Disamping itu kita juga berjalan (konversi), kalau di Sumatera Barat sesuai dengan tiga tungku-nya itu, sesuai falsafahnya. Milenial banyak menjadi komunitas hijrah. Apalagi kalau kita lihat Al Quran, itu tidak boleh pesimis lagi," ujarnya.

Pengembangan Layanan

Wapres berpesan kepada Mahyeldi agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berkoordinasi secara intensif dengan KNEKS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses konversi bank syariah tersebut.

Sementara itu, Mahyeldi melaporkan proses konversi Bank Nagari ke bank syariah, termasuk pengembangan layanan perbankan syariah yang nantinya akan diberikan oleh Bank Nagari.