Pemerintah Mesti Fokus Bangun Substitusi Impor

JAKARTA - Masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) disebabkan para pembantu Presiden kurang fokus dalam melakukan program substitusi impor.

"Ketegasan agar hasil industri dalam negeri terserap juga masih kurang. Terbukti, dari pengadaan alutsista sampai pertanian selalu produk luar yang menjadi pilihan.

Bahkan, saat ini banyak produsen senjata asing yang sedang antre menawarkan produk, mulai helikopter, ranpur, dan sebagainya kepada pemerintah Indonesia," kata pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, saat dihubungi, Minggu (6/8).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat Rapat Kabinet Terbatas, pekan lalu, mengeluhkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden bahkan mengungkap TKDN hanya menjadi sekadar kebijakan teknis administratif untuk melengkapi syarat dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden malah sudah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang berisi kewajiban kepada kementerian, lembaga, dan BUMN untuk menggunakan barang dalam negeri. Kabarnya, perpres ini akan segera diluncurkan dalam satu atau dua pekan ke depan.

Isinya, selain mempertegas TKDN, Presiden juga menyiapkan kewajiban dan sanksi bagi kementerian, lembaga, dan BUMN yang tidak menggunakan komponen lokal.

Menurut Nafik, sah-sah saja Presiden menegur para menteri karena tidak optimal melaksanakan kebijakan TKDN. "Presiden juga pantas mengganti para pembantunya apabila berorientasi kepada impor. Sebab, kalau urusan untuk negara diselesaikan melalui impor, tak perlu menteri," tegasnya.

Nafik menambahkan, tugas para menteri adalah menjalankan program Presiden dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kalau saja industri agribisnis dibela, tak hanya akan menghemat devisa, juga otomatis perekonomian sektor riil dan daya beli masyarakat pulih kembali. Bahkan, kesejahteraan rakyat jadi meningkat," pungkas dia.

Hentikan Impor

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI), Faizal Safa, menyebutkan beberapa kebijakan yang mesti diberlakukan pemerintah adalah menghentikan impor barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri.

"Pemerintah harus serius kalau ingin melihat industri berdaulat di negeri ini, karena pertumbuhan industri yang bisa memajukan sebuah negara," tandasnya.

Selain itu, menurut Faizal, dibutuhkan regulasi yang berpihak kepada pelaku industri dalam negeri agar mampu berdaya saing di pasar domestik dan internasional, misalnya penurunan biaya energi dan logistik.

"Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi penting. Untuk itu, diharapkan adanya fasilitasi kerja sama antara industri dengan perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan," imbuhnya. ahm/AR-2