Pemerintah Mesti Bantu Para "Startup"

JAKARTA - Dinamika usaha Indonesia makin bertambah seiring luasnya penggunaan teknologi di masyarakat. Munculnya startup atau perusahaan rintisan memberi warna baru di dunia usaha.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 6.000 startup di Indonesia. Jumlah tersebut baru merupakan startup yang dikelola di lingkungan sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang memiliki 1.307 startup.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdik), Mohamad Nasir, mengatakan kendati secara jumlah banyak, tapi startup-startup ini tetap harus difasilitasi pemerintah. Dengan hadirnya pemerintah, startup-startup ini selain banyak secara jumlah juga akan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

"Ke depan, yang menjadi tugas kita adalah para startup harus dihubungkan dengan industri sebagai pengguna. Setelah itu, baru dengan costumer, jadi keberlanjutan industri itu menjadi penting sekali. Tidak bisa startup itu dibiarkan begitu saja nanti mereka redup lagi. Harus dibina terus, dihubungkan dengan industri dan didekatkan dengan pasar," papar Nasir seusai membuka acara Indonesia Startup Summit 2019, di Jakarta, Rabu (10/4).

Nasir menjelaskan pengelolaan startup di lingkungan Kemenristekdikti berpedoman pada program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Dalam melakukan peninjauan terhadap calon-calon startup, Kemristekdikti memiliki tim khusus yang terdiri dari perwakilan industri, akademisi, dan pihak-pihak lain yang akan berkontribusi.

Beri Bantuan

Nantinya, lanjut Nasir, tim khusus menentukan kelayakan untuk bisa menjadi startup yang dikelola oleh Kemristekdikti. Setelah tim khusus ini menentukan, Kemristekdikti akan memberikan bantuan pendanaan mulai dari 100 juta rupiah sampai lima miliar rupiah.

Selain itu, jelas Nasir, startup-startup ini harus diberikan kemudahaan dalam proses perkembangannya. Sejauh ini, menurut pengamatan Nasir, perusahaan-perusahaan rintisan ini sering terkendala oleh pajak awal yang sulit mereka penuhi.

"Ini sudah dibicarakan dan disiapkan peraturan menterinya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. Saya minta pengurangan pajak tiga kali lipat. Kalau sudah bisa diterapkan bagi industri yang akan memproduksi ini dia akan mendapat fasilitas perpajakan dengan baik. Supaya nanti tidak akan kena pajak pada tahap awal," ujar Nasir.

Nasir juga berharap anggaran untuk pengembangan startup Indonesia ini semakin dinaikkan. Menurutnya, startup ini salah satu peluang terbesar dalam membangun perekonomian indonesia yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Jumain Appe, menjelaskan startup mesti mampu menembus pasar yang lebih luas. Tidak hanya nasional, tapi juga sampai pasar global.

"Kita ingin startup yang kita lahirkan ini tidak hanya berada di dalam negeri. Tetapi juga pasarnya mengglobal, sehingga kita akan melahirkan startup yang unicorn seperti yang telah kita punya empat unicorn seperti sekarang ini," jelas Jumain. ruf/E-3