Pemerintah Libatkan Investor Swasta

JAKARTA - Pemerintah akan melibatkan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai pemindahan ibu kota sehingga diyakini tak membebani anggaran negara. Karenanya, pemerintah menegaskan pembiayaan pemindahan ibu kota baru tidak akan membuat utang khusus yang akan semakin membebani utang negara.

"Justru saya bicara tidak bergantung APBN, berarti kan kita memperkecil kemungkinan berutang," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai berbicara dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful, di Jakarta, Rabu (26/6).

Dia menegaskan penggunaan APBN dalam skema pembiayaan tersebut terutama datang dari kerja sama pemanfaatan aset. Karena itu, penggunaan APBN tersebut tidak akan mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk membuat utang khusus. Sementara itu, kerja sama dengan swasta dan BUMN dalam skema pembiayaan tersebut dilakukan untuk menarik investasi.

"Investor akan mendapat manfaat dari investasi yang mereka lakukan di ibu kota baru," ujarnya. Menteri Bambang sebelumnya dalam dialog menjelaskan pembiayaan ibu kota baru tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun dan tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya. Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019.

Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan masterplan, dan pada 2021 mengkaji masalah konsumsi sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.

Opsi Rasional

Terkait rencana tersebut, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko, mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan terpisah dengan pusat bisnis merupakan opsi rasional. "

Menurut saya itu opsi rasional, memecah fokus ibu kota bisnis dan pemerintahan. Tapi apakah itu harus di Kalimantan, Lombok, Banten, Sentul barangkali, itu masalah berikutnya. Itu rasional terlepas dari preferensi politik," kata Handoko, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemindahan ibu kota pemerintahan sebuah dinamika karena memang kebutuhan dan tuntutan eksternal lingkungan yang memaksa memilih salah satu opsi tersebut. Dia mengatakan jika pemindahan tersebut sudah menjadi opsi tinggal bagaimana membuat pilihan lokasi terbaik.

Dan mengisinya, karena konten itu penting, dan mengeksekusinya supaya sukses. Lebih lanjut, Kepala Bappenas meyakini pemindahan ibu kota di Jakarta ke luar Pulau Jawa akan menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan.

ers/Ant/E-10