Pemerintah Harus Memastikan Distribusi Pangan Lebih Efisien

JAKARTA - Pemerintah diminta terus menggalakkan program ketahanan pangan dan energi agar ekonomi Indonesia lebih berdaya tahan, terutama dalam menghadapi faktor ketidakpastian dari eksternal seperti ancaman resesi global.

Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, mengatakan kondisi ketahanan ekonomi Indonesia saat ini cukup baik dibanding dengan negara-negara lain.

"Untuk lebih berdaya tahan maka Indonesia perlu terus menggalakkan ketahanan pangan dan bisa beralih ke sumber energi yang terbarukan atau green energy," kata Faisal kepada Antara di Jakarta, Selasa (19/7).

Inflasi, jelasnya, tidak hanya menjadi isu di Tanah air, melainkan fenomena global. Kendati tingkat inflasi Indonesia naik, namun dibandingkan dengan negara-negara lain, inflasi Indonesia lebih terkendali.

"Indonesia juga masih mencatatkan surplus neraca perdagangan yang artinya neraca transaksi berjalan kemungkinan masih surplus, jadi kebutuhan valas karena adanya capital outflow tidak begitu besar," kata Faisal.

Tak hanya neraca perdagangan yang mencatatkan kinerja gemilang, kondisi fiskal, dinilainya juga masih baik karena pada Mei 2022, APBN masih mencatatkan surplus. Selain itu, pelaku pasar juga memperkirakan kemungkinan Indonesia resesi hanya 3 persen.

Selain itu, exposure dari tekanan global tidak tinggi karena lebih dari setengah ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi dalam negeri. "Saat ini lebih dari 50 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan degree of economic openness Indonesia tidak besar," jelasnya.

Kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) juga sudah rendah sehingga gejolak yang terjadi di global tidak memberikan tekanan yang terlalu tinggi kepada kinerja ekonomi Indonesia.

Perhatian Khusus

Kendati demikian, dia menyarankan pemerintah untuk memberi perhatian khusus pada sektor pangan. Meski subsidi untuk energi dan bahan bakar sudah ditambah, persoalan distribusi atau supply chain pangan harus lebih efisien untuk menjaga agar inflasi masih berada di ambang normal.

"Inflasi dari sisi demand memang wajar di tengah pemulihan ekonomi dalam negeri maka perbaikan dari sisi supply (cost push inflation) harus segera diperbaiki karena dari data terakhir penyebab tingginya inflasi adalah karena inflasi volatile terutama dari pangan," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan ada empat pilar penting untuk mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan kawasan pangan atau food estate. "Kalau satu saja dari empat pilar tidak dipenuhi, (Food Estate) bisa gagal," kata Dwi Andreas dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (19/7).

Pilar pertama adalah kesesuaian serta kelayakan tanah dan agroklimat wilayah food estate karena terkait dengan kesuburan tanah. Kedua, kesesuaian infrastruktur pertanian di wilayah sekitar untuk menunjang kebutuhan usaha tani. Ketiga, kelayakan budi daya dan teknologi, terutama untuk memperkuat kualitas hasil tanam dan mengatasi persoalan hama. Terakhir, kelayakan sosial-ekonomi, karena tingkat minat sumber daya manusia untuk mengelola lahan baru juga harus dipertimbangkan.