Pemerintah Harus Hati-hati soal Revisi UU TNI-Polri

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengkaji draf revisi Undang-Undang (UU) TNI maupun UU Polri.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerima draf revisi dua UU tersebut.

"Pertama, kehati-hatian soal perpanjangan usia pensiun. Di undang-undang tersebut harus dijelaskan umur 65 itu umur apa, apakah dia di lapangan? Apakah bidang tertentu?" katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (14/6).

Ia menjelaskan bahwa bila perpanjangan usia untuk jabatan fungsional hingga maksimal 65 tahun diterapkan kepada prajurit di bidang pendidikan maupun kesehatan, maka diperbolehkan.

"Jadi, misalnya, di TNI, dosen yang di Unhan (Universitas Pertahanan), atau dosen di perguruan tinggi yang terafiliasi dengan militer, itu boleh usianya maksimal 65 tahun, atau jadi, kalau di PNS (pegawai negeri sipil) itu kan ada namanya Widyaiswara, bisa," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....