Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pemerintah Godok Sistem Pertahanan Semesta di IKN

📅 Sabtu, 30 Mar 2024, 00:01 WIB | Oleh:
Pemerintah Godok Sistem Pertahanan Semesta di IKN Doc: SETNEG.GO.ID
Ket. LAKSAMANA MUDA TNI KISDIYANTO Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam - Pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.

JAKARTA - Pemeritah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sedang menggodok rencana membangun sistem pertahanan semesta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polhukam tentang sistem pertahanan semesta di IKN, ada beberapa undang-undang yang dikaji untuk menjadi pedoman, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.

"Pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara. Kebutuhan dari sisi pertahanan menjadi sangat krusial dan fundamental mengingat Ibu Kota Negara sebagai center of gravity negara yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI," kata Deputi IV bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, saat rapat di Jakarta, Kamis (28/3).

Seperti dikutip dari Antara, Dalam rapat itu, Kisdiyanto mengatakan sepanjang tahun 2023, rangkaian koordinasi yang dilaksanakan Kemenko Polhukam tentang Sistem Pertahanan Semesta di IKN berujung pada terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1746/M/XII/2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Berdasarkan keputusan menteri pertahanan tersebut, sistem pertahanan negara yang harus diwujudkan di IKN adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, (dan dilengkapi dengan sistem, red) deterrence defensif aktif, dan strategi pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan dengan sistem pertahanan antiaccess/area denial," kata Kisdiyanto.

Antiaccess/area denial (A2/ AD) sederhananya merupakan sistem pertahanan suatu wilayah yang fokusnya menangkal serangan dari luar yang jangkauan serangannya jauh maupun dari jarak dekat.

Kecerdasan Buatan

Tidak hanya membahas pola pertahanan A2/AD, rapat koordinasi itu juga membahas penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (smart defense system) untuk sistem pertahanan semesta di IKN.

"IKN hadir dengan konsep smart city atau kota cerdas yang mengintegrasikan jaringan dan teknologi informasi dalam pembangunan kota. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN," kata Kisdiyanto.

Ibu Kota Nusantara, yang akan menggantikan Jakarta, dibangun di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

IKN juga berlokasi dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan perairan terbuka dan menjadi perlintasan kapal-kapal, termasuk kapal niaga dari dalam dan luar negeri.

Sebelumnya, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisal dan Keamanan Siber Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anto Satriyo Nugroho, mengatakan pihaknya mengkaji pemanfaatan kecerdasan buatan untuk dipakai dalam sistem pertahanan di kawasan IKN.

"Keberadaan kecerdasan buatan memiliki peranan sangat penting sebagai salah satu pertahanan cerdas bagi keamanan bangsa dan negara, terutama di kawasan IKN," kata Anto.

Anto mengungkapkan ada tiga peran strategis kecerdasan buatan bagi pertahanan. Pertama, alat yang bisa membantu memberikan keputusan dalam tata kelola organisasi, manajemen personal, manajemen anggaran, dan manajemen logistik.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

1.5 jam yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Megapolitan
Mau Tawuran, Dua Pemuda Baw...
Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

1.5 jam yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.