Pemerintah Genjot Produksi Garam Rakyat

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong produksi garam rakyat seiring meningkatnya kebutuhan garam di dalam negeri hingga 4,3 persen per tahun. Pemerintah berupaya mengintegrasikan sisi hulu hilir industri garam rakyat.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyampaikan garam merupakan komoditas penting yang dibutuhkan untuk produksi pangan maupun industri nonpangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Guna menjamin pemenuhan kebutuhan garam nasional, KKP melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar). Program yang dimulai sejak 2011 ini juga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan petambak garam.

Alhasil, produksi garam rakyat pada 2018 mencapai 2.350.768,02 ton dan PT Garam mencapai 367.260 ton. "Total sebesar 2.718.028 ton (data BPS) atau naik 145 persen dari produksi pada 2017 sebesar 1.111.395 ton," ungkap Brahmantya di Jakarta, Senin (4/3).

Untuk menyimpan hasil produksi tersebut, hingga 2018, KKP tercatat membangun 18 unit Gudang Garam Nasional (GGN) yang tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, lalu di Jawa Barat-nya di Karawang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian di Jawa Tengah di Brebes, Demak, Pati, serta Rembang.

Lokasi lainnya yakni di Jawa Timur yang tersebar di Tuban, Lamongan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Selanjutnya di Bima dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB), lalu Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Jeneponto dan Pangkep di Sulawesi Selatan.

"Gudang ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan garam hasil produksi petambak garam dengan kapasitas 2.000 ton yang dikelola oleh koperasi garam di masing-masing sentra garam rakyat," terang Brahmantya.

Dari total GGN tersebut, beberapa diantaranya telah menerima sertifikat kelayakan sebagai pelaksana sistem Resi Gudang, yaitu Cirebon, Indramayu, Pati, Pangkep, Rembang, dan Tuban. GGN ini telah menerbitkan Resi Gudang Komoditas Garam dengan total nilai 782 juta rupiah.

KKP berharap ke depan, program Pugar ini dapat mengembangkan Kawasan Ekonomi Garam (KE-Garam) yang bertujuan meningkatkan kualitas garam dan penetrasi pasar yang mencakup integrasi sistem stok berbasis pasar dan keunggulan wilayah.

KKP mengestimasi produksi garam rakyat tahun ini mencapai 2,327,078 ton, mendekati realisasi pada 2018. Angka tersebut mempertimbangkan kondisi cuaca tahun ini yang tidak jauh berbeda dengan periode lalu.

Stop Impor

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Saiful Rahman meminta pemerintah untuk tak lagi mengimpor garam. "Langkah pemerintah yang mengimpor garam dan Australia dan India mengganggu harga garam rakyat yang tengah di panen," tegasnya. ers/E-10