Pemerintah Diminta Percepat Belanja Negara

JAKARTA - Pemerintah diharapkan mempercepat belanja agar mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, prinsip tata kelola keuangan yang baik harus tetap dikedepankan supaya benar-benar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai 1.255,7 triliun rupiah atau telah mencapai 41 persen dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar 3.061,2 triliun rupiah.

"Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata kelola penggunaan keuangan negara dengan baik," ungkap Said Abdullah dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (11/7).

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023, terdapat surplus sebesar 152,3 triliun rupiah dengan keseimbangan primer surplus 368,2 triliun rupiah. Pencapaian tersebut diharapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah.

"Terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat," sambung legislator Dapil Jawa Timur XI.

Adapun secara kualitatif, ia menjelaskan bahwa belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Indonesia patut beryukur, karena berdasarkan dokumen World Bank Group Country Classifications by Income Level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar 68,7 juta rupiah pada 2022. Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar 62,55 juta rupiah.

"Posisi ini menempatkan Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi belanja negara sepanjang semester I-2023 yang mencapai 1.255,7 triliun rupiah itu tumbuh 0,9 persen. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 891,6 triliun rupiah telah tercapai 39,7 persen target APBN atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun belanja tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar 417,2 triliun rupiah diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. "Selain itu, juga terdapat belanja non K/L sebesar 474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar 364,1 triliun rupiah, atau mencapai 44,7 persen dari target APBN," sebutnya dalam Rapat Kerja bersama Gubernur Bank Indonesia dan Banggar DPR RI dalam Pelaporan Realisasi Semester I APBN TA 2023, di DPR, Senin (10/7).

Masalah Kronis

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, menyoroti buruknya penyerapan anggaran oleh pemerintah, akibatnya manfaat yang dirasakan masyarakat rendah. "Anggaran banyak digunakan untuk birokrasi ini masih menjadi masalah kronis hingga sekarang mas. Bahkan di beberapa kabupaten ada porsi biaya pegawainya hingga 70 persen lebih," tegasnya.

Dampaknya, lanjut Huda, biaya pembangunan dan program jadi terbatas, bahkan tidak bisa membiayai program karena untuk biaya bantuan sosial.

"Birokrat ini kan dituntut untuk bagaimana cepat nyerap anggaran, ya larinya ke biaya pegawai dan rapat-rapat program follow money, kalau money-nya gak ada, ya programnya gak ada. Ini yang harus dibenahi oleh pemerintah. Soalnya kita terpaku pada penyerapan yang tinggi, namun outcome dan impact-nya tidak jelas dari anggaran itu," pungkas Huda.