Pemerintah Diminta Jembatani Negosiasi Antara Media dan “Platform”

JAKARTA - Pemerintah diharapkan bisa menjembatani dan memfasilitasi negosiasi yang sehat antara media massa dan platform penyedia distribusi konten agar ada kerja sama yang baik terkait pembagian pendapatan (revenue). Hal tersebut perlu dilakukan karena selain karena dalam penguasaan total platform penyedia distribusi konten, seperti Google dan Facebook, kondisi pelaku industri media massa saat ini semakin diperparah oleh dampak pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Kemitraan dan Hubungan Internasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Anthony Wonsono pada Konvensi Nasional Media Massa untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021 bertema Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dan Tekanan Disrupsi Digital, di Jakarta, Senin (8/2).

Hari ini digelar Konvensi Nasional Media Massa yang terbagi dua sesi diskusi. Sesi pertama bertajuk Membangun Ekosistem Pers Nasional Yang Berkelanjutan dengan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan sambutan. Anthony Wonsono tampil dalam sesi kedua.

Selain Anthony Wonson, hadir juga pada sesi kedua ini Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah pembicara, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Forum Pemred Kemal E Gani, Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah, dan redaktur senior Kompas Ninuk M Pambudy.

Lebih jauh Anthony Wonsono mengatakan perusahaan media massa juga harus lebih proaktif mencari dan membangun revenue stream lain. Misalnya, melalui pelaksanaan event, live streaming. tutorial, dan berbagai produk lain yang bisa dijual. Pemerintah juga diharapkan terus mengedukasi publik tentang konten berkualitas yang diproduksi oleh media massa.

"Pemerintah harus mengedukasi publik untuk kepentingan konten dan berita yang sehat, berkualitas, dan sesuai kaidah jurnalistik," kata Anthony.

Menurut dia, kondisi media massa yang terpuruk saat ini tak lepas dari penguasaan total platform penyedia distribusi konten, seperti Google dan Facebook. Penguasaan platform terhadap distribusi konten dikhawatirkan akan mematikan media massa.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, tidak akan diketahui konten mana saja yang diproduksi oleh media yang melewati serangkaian proses kerja jurnalistik dan yang sama sekali sekali tidak mengindahkan kaidah jurnalistik yang benar. "Konten yang berkualitas dan receh, sama derajatnya," imbuhnya.

Lebih jauh, Anthony juga memaparkan perusahaan media massa sudah terdistorsi dan diprediksi bisa mati karena perkembangan teknologi yang cepat. Namun, pandemi Covid-19 juga membuat media massa menjadi semakin sekarat.

"Pandemi Covid-19 mempercepat kondisi ini. Mau tak mau media juga harus berubah. Bukan hanya cara kerja sehari-hari, juga bagaimana cara melihat bisnisnya," katanya.

Anthony juga membeberkan hasil survei yang dilakukan AMSI terhadap para anggotanya. Hasilnya, sudah lebih dari 30% perusahaan media massa yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari sisi perekrutan, hampir 80% media menghentikan rencana perekrutan tenaga kerja baru dan hampir 100% tidak lagi melakukan perekrutan tenaga baru.

Untuk pendapatan, terjadi penurunan hingga 30-45% selama pandemi. Dampaknya, penundaan pembayaran gaji dan tunjangan hari raya dilakukan hampir 20% perusahaan media dengan caranya masing-masing. Kemudian, sekitar 50% anggota AMSI juga melaksanakan perumahan karyawan selama pandemi Covid-19.

Survei yang dilakukan pada Mei 2020 itu juga menunjukkan bahwa perusahaan hanya mampu bertahan selama 4-5 bulan. Untungnya, sejak September 2020, ada insentif dari pemerintah, sehingga bisa memperpanjang napas pengelola media massa.

"Ini gambaran yang sedang terjadi di media siber. Kita melihat di masa pandemi, traffic naik 50-60%, tetapi revenue turun 40%," kata Anthony. Ant/N-3