Pemerintah Diminta Evaluasi Jalur Mandiri di Kampus Negeri
Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, usai diskusi “Sinergitas Tingkatkan APK Bermutu dan Berkeadilan” Forum Jurnalis Cempaka, di Universitas Yarsi, Jakarta, Jumat (15/9).
Foto: koran jakarta/Muhamad Ma’rupJAKARTA - Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, meminta pemerintah mengevaluasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri. Dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, perguruan tinggi negeri dimungkingkan untuk membuka seleksi jalur mandiri sepanjang kuota 50 persen di jalur tersebut belum tercapai.
"Tapi kembali mari kita lihat ini dengan jernih. Tujuan utama kita tentu semua anak bangsa yang potensial dari mana pun, kaya-miskin pun dia dapat pendidikan tinggi yang bermutu, merata, dan relevan. Dan untuk itu sinergitas antara negeri dan swasta perlu kita bangun," ujar Fasli, dalam diskusi "Sinergitas Tingkatkan APK Bermutu dan Berkeadilan" Forum Jurnalis Cempaka, di Universitas Yarsi, Jakarta, Jumat (15/9).
Dia meminta Pemerintah juga memberikan perhatian kepada perguruan tinggi swasta (PTS), mengingat perannya dalam angka partisipasi kasar (APK) di PTS cukup besar. Menurutnya, dalam peran tersebut PTS masih bisa membiayai operasional, rekrutmen pegawai, hingga beasiswa dengan pendanaan pribadi.
"Tapi begitu terguncang dengan penerimaan mahasiswa baru, karena penerimaan mahasiswa baru itu sumber utama mereka, maka ini sama dengan kita membiarkan tergerusnya peluang mereka untuk survive dan pada akhirnya merugikan semua pihak nanti," jelasnya.
Fasli menilai, negara akan dirugikan jika PTS mengalami penurunan kualitas. Menurutnya, penurunan itu bisa terjadi akibat sulit bertahan dari gempuran seleksi jalur mandiri.
Dia menjelaskan, ketika PTS sudah menerima mahasiswa dengan berbagai macam seleksi, mahasiswa tersebut bisa mundur sebab jalur mandiri masih berjalan di banyak PTN. Ketika itu terjadi, jangka waktu bagi PTS untuk mencari mahasiswa baru sangat pendek karena sudah semakin mepet dengan pembelajaran tahun ajaran baru.
Perbanyak Bantuan
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat Budi Djatmiko meminta, alokasi bantuan untuk PTS semakin lebih banyak untuk meningkatkan APK Perguruan Tinggi. Biaya pendidikan di PTS rata-rata hanya sebesar 1,7 juta rupiah per semester, lebih murah dari perguruan tinggi negeri.
Dia menambahkan, dari data yang diperolehnya, jumlah mahasiswa tak mampu di PTN tak lebih dari dua persen. Kebanyakan dari mereka merupakan orang mampu yang memang sejak awal sudah mempersiapkan diri masuk PTN dengan mengikuti berbagai bimbingan belajar.
Berita Trending
- 1 Cagub Khofifah Pamerkan Capaian Pemprov Jatim di Era Kepemimpinannya
- 2 Ini Klasemen Liga Inggris: Nottingham Forest Tembus Tiga Besar
- 3 Cagub Luluk Soroti Tingginya Pengangguran dari Lulusan SMK di Jatim
- 4 Cagub Risma Janji Beri Subsidi PNBP bagi Nelayan dalam Debat Pilgub Jatim
- 5 Cawagub Ilham Habibie Yakin dengan Kekuatan Jaringannya di Pilgub Jabar 2024