Pemerintah Diminta Evaluasi Jalur Mandiri di Kampus Negeri

JAKARTA - Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, meminta pemerintah mengevaluasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri. Dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, perguruan tinggi negeri dimungkingkan untuk membuka seleksi jalur mandiri sepanjang kuota 50 persen di jalur tersebut belum tercapai.

"Tapi kembali mari kita lihat ini dengan jernih. Tujuan utama kita tentu semua anak bangsa yang potensial dari mana pun, kaya-miskin pun dia dapat pendidikan tinggi yang bermutu, merata, dan relevan. Dan untuk itu sinergitas antara negeri dan swasta perlu kita bangun," ujar Fasli, dalam diskusi "Sinergitas Tingkatkan APK Bermutu dan Berkeadilan" Forum Jurnalis Cempaka, di Universitas Yarsi, Jakarta, Jumat (15/9).

Dia meminta Pemerintah juga memberikan perhatian kepada perguruan tinggi swasta (PTS), mengingat perannya dalam angka partisipasi kasar (APK) di PTS cukup besar. Menurutnya, dalam peran tersebut PTS masih bisa membiayai operasional, rekrutmen pegawai, hingga beasiswa dengan pendanaan pribadi.

"Tapi begitu terguncang dengan penerimaan mahasiswa baru, karena penerimaan mahasiswa baru itu sumber utama mereka, maka ini sama dengan kita membiarkan tergerusnya peluang mereka untuk survive dan pada akhirnya merugikan semua pihak nanti," jelasnya.

Fasli menilai, negara akan dirugikan jika PTS mengalami penurunan kualitas. Menurutnya, penurunan itu bisa terjadi akibat sulit bertahan dari gempuran seleksi jalur mandiri.
Halaman Selanjutnya....