Pemerintah Diminta Bantu Permodalan Bank Muamalat

Jakarta - Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menilai pemerintah perlu turun tangan membantu permasalahan modal yang saat ini dialami Bank Muamalat. Pemerintah cukup menambahkan jumlah dana haji yang ditempatkan di bank syariah pertama di Indonesia tersebut. "Kalau pemerintah turun tangan menangani Muamalat, itu gampang sekali.

Karena selama ini peran pemerintah juga sudah ada di situ melalui penempatan dana haji sehingga ditambahkan saja," ujar Ketua V IAEI, Agustianto Mingka di Jakarta, Senin (16/4). Penempatan dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut, lanjut Agustianto, dapat membantu menguatkan permodalan Bank Muamalat sehingga mampu meningkatkan ekspansi usahanya kembali.

"Dengan angka 4,5 triliun rupiah saja sudah lebih dari cukup. Dana haji kita 105 triliun rupiah. Itu solusi yang paling mudah," kata Agustianto. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab soal kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan Bank Muamalat yang saat ini membutuhkan tambahan suntikan modal untuk ekspansi usaha.

"Saya lihat aja dulu deh persoalannya apa. Undang-undang mengatakan seperti apa, kan kita sudah ada undang-undang mengenai perbankan, Undang- Undang mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Jadi kita lihat saja dan kebutuhan Bank Muamalat seperti apa," ujar Menkeu beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Bank Muamalat tidak mengalami persoalan likuiditas yang mengkhawatirkan namun membutuhkan investor yang bisa menyuntikan modal untuk ekspansi usaha.
Halaman Selanjutnya....