Pemerintah Diharap Tegas kepada Mafia Pertambangan dan Backing-nya

"Mafia tambang itu telah memanfaatkan celah dari sistem Sisminbakum yang mempercayai pejabat notaris untuk melakukan eksekusi sendiri yang tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, kami kemudian meminta perlindungan hukum karena perusahaan CLM telah diambil secara extra yudisial di Malili dengan cara kekerasan dan sangat mirisnya mereka mendapatkan perlindungan dari oknum aparat penegak hukum," papar Helmut lagi.

Pemerintah Harus Tegas

Menanggapi kasus-kasus pertambangan yang banyak terjadi, Jaka Suryana - Direktur Riset Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) berpendapat, aturan pertambangan yang ada saat ini terlalu rigid/gemuk dan sering menjadi celah yang dimanfaatkan mafia tambang untuk melakukan kejahatan-kejahatan pertambangan.

Atas berbagai permasalahan yang timbul dari praktik para mafia pertambangan, ia mengatakan, pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang jelas kepada para pelaku yang telah merusak ekosistem industri pertambangan di Indonesia. Tanpa aturan yang tegas, menurutnya, kejadian serupa akan terus terulang dan bisa terjadi pada jenis pertambangan apapun.

Pemberantasan mafia tambang, tegas Jaka, tidak cukup hanya didiskusikan namun juga harus dihadapi bersama-sama. Menurutnya, upaya mengatasi praktik backing dari para mafia tambang sebenarnya cukup mudah bagi pemerintah yang sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 merupakan regulator, pengelola dan perawat dalam tata kelola tambang yang ada di wilayah NKRI.
Halaman Selanjutnya....