Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Perlindungan, Pelayanan Kewarganegaraan dan Keimigrasian

Kebijakan yang diatur dalam PP 21 sejalan pula dengan desain besar berbagai kebijakan lainnya dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, termasuk mempermudah layanan keimigrasian, kebijakan visa dan penyederhanaan perizinan tinggal yang mencakup peruntukan jenis kegiatan yang jauh lebih luas dan lebih beragam. Hal tersebut diharapkan dapat semakin mendorong investor (termasuk investor dari diaspora Indonesia) untuk berinvestasi, memiliki properti sesuai ketentuan, atau menghabiskan masa tuanya di Indonesia.

Konsul Jenderal KJRI San Francisco, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa inisiasi program Consular Talk semacam ini sangat diperlukan untuk memfasilitasi pembahasan dan pertukaran informasi yang mendalam, baik dari segi aturan maupun berbagai permasalahan kekonsuleran yang dialami di lapangan, sekaligus sebagai sarana memberikan pencerahan kepada masyarakat luas mengenai perkembangan hukum dan kebijakan terbaru pemerintah dalam kewarganegaraan dan keimigrasian.

"Seperti program Consular Talk yang pertama dan kedua, program kali ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pembahasan yang mendalam dan sosialisasi pada WNI dan diaspora Indonesia, sekaligus kepada pelaksana Fungsi Kekonsuleran di seluruh Perwakilan Indonesia di dunia," ujar dia.

Program serupa akan terus digaungkan KJRI San Francisco dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya pelayanan kekonsuleran yang prima, penguatan perlindungan dan pembinaan warga, serta perluasan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi dan sosial budaya yang menjadi bagian penting dari prioritas politik luar negeri Indonesia. I-1

Halaman Selanjutnya....