Transisi Energi I Perjanjian Paris Sulit Terwujud karena 5 Negara Masih Bangun PLTU
Pemerintah Belum Berniat Membangun EBT
Foto : ANTARA/OLHA MULALINDA
PLTS LEBIH MURAH I Petugas mengecek panel surya di Kampung Wejim Timur, Raja Ampat, Papua Barat, beberapa waktu lalu. Pemerintah harus mengembangkan EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah terpencil karena harga per kWh-nya jauh lebih murah dibanding Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.
» Rakyat di daerah ingin maju, tapi tanpa listrik yang stabil dan cukup tidak mungkin mereka bisa mencapai impiannya.
JAKARTA - Hasil riset Global Alliance On Health And Pollution (GAHP) yang dipublikasikan beberapa waktu lalu menyebutkan, Indonesia menjadi negara keempat penyumbang kematian terbesar akibat polusi.
Riset tersebut mencatat ada 232,9 ribu kematian di Indonesia akibat polusi pada 2017 dan 123,7 ribu orang meninggal akibat polusi udara. Sedangkan secara global, polusi udara menyumbang 40 persen kematian, dengan angka kematian 3,4 juta pada 2017.
Menyadari ancaman tersebut, Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global terbesar bertekad terlibat dalam berbagai kesepakatan untuk menghadapi perubahan iklim (climate change) termasuk sebagai penandatangan Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Indonesia juga dituntut menindaklanjuti kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke- 15 (COP-15) di Copenhagen, Denmark, untuk menurunkan emisi GRK sebagaimana komitmen pemerintah dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan bisa mencapai 41 persen jika mendapat bantuan internasional pada 2020.
Namun demikian, komitmen Indonesia mulai diragukan setelah laporan yang diterbitkan baru-baru ini oleh lembaga Think Tank Carbon Tracker Initiative berjudul Do Not Revive Coal.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini
Komentar
()Muat lainnya