Pemerintah Belum Akan Revisi APBN 2018

Jakarta - Kementerian Keuangan menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 belum terganggu dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level 14.000 rupiah per dollar AS. Kemenkeu beralasan depresiasi rupiah terhadap dollar AS masih memberikan sisi positif maupun negatif terhadap APBN.

"Kalau dari sisi pengelolaan APBN, tidak ada hal yang mengkhawatirkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (8/5). Suahasil mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah saat ini mulai menjauhi asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 yaitu sebesar 13.400 rupiah dan kondisi ini memberikan sisi positif maupun negatif.

Salah satu dampak terbesarnya adalah peningkatan beban subsidi maupun pembayaran bunga utang, meski terdapat juga tambahan penerimaan dari efek penguatan dollar AS ini. "Pengeluaran terkait kurs itu di subsidi, karena subsidi itu kita beli dari luar negeri, minyaknya. Kemudian yang juga terkait kurs adalah pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga," katanya.

Meski demikian, dia memastikan tidak ada persoalan serius yang mengganggu pelaksanaan APBN sebagai dampak dari perlemahan kurs karena pengelolaan penerimaan dan pengeluaran tetap terjaga. "Kalau kita net antara pengeluaran dan penerimaan, efeknya masih lebih tinggi ke penerimaan," ujar Suahasil.

Suahasil memastikan pemerintah terus mengamati kondisi perekonomian terkini maupun pergerakan asumsi makro lainnya dalam APBN agar bisa menyiapkan antisipasi apabila kondisi sewaktuwaktu memburuk. "Kita tetap perlu mengamati dan memastikan si tuasinya, bukan hanya APBN, tapi perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya juga ke variabel ekonomi lain, seperti inflasi, kondisi masyarakat atau BUMN seperti apa, itu terus menjadi perhatian kita," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....