Pemerintah Batasi Impor Keramik

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya membangkitkan kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada 2014, sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini perlu ditopang dengan kebijakan strategis, di antaranya melalui program substitusi impor 35 persen pada 2022.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan implementasinya didukung kebijakan pengendalian tata niaga impor keramik dan pembatasan pelabuhan masuk (bongkar) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. "Selain itu, kebijakan minimum import price (MIP) untuk ubin keramik serta pemberlakuan SNI wajib yang diperketat," ujarnya di Jakarta, Senin (25/1).

Menperin menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) guna mencari solusi agar industri keramik nasional bisa lebih berdaya saing di kancah global. "Mereka optimistis industri keramik bisa kembali jaya apabila mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Asaki pun mendukung misi besar Kemenperin untuk substitusi impor," tuturnya.

Agus menyampaikan, adanya penurunan harga gas tertentu bagi sektor manufaktur, dinilai membawa peluang untuk rebound di industri keramik selaku sektor yang menerima manfaat insentif tersebut. "Adapun, utilisasi industri keramik pada 2020 secara akumulatif mencapai 56 persen," ungkapnya.

Utilisasi Menurun
Halaman Selanjutnya....