Pemerintah Batasi Impor Keramik

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya membangkitkan kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada 2014, sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini perlu ditopang dengan kebijakan strategis, di antaranya melalui program substitusi impor 35 persen pada 2022.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan implementasinya didukung kebijakan pengendalian tata niaga impor keramik dan pembatasan pelabuhan masuk (bongkar) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. "Selain itu, kebijakan minimum import price (MIP) untuk ubin keramik serta pemberlakuan SNI wajib yang diperketat," ujarnya di Jakarta, Senin (25/1).

Menperin menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) guna mencari solusi agar industri keramik nasional bisa lebih berdaya saing di kancah global. "Mereka optimistis industri keramik bisa kembali jaya apabila mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Asaki pun mendukung misi besar Kemenperin untuk substitusi impor," tuturnya.

Agus menyampaikan, adanya penurunan harga gas tertentu bagi sektor manufaktur, dinilai membawa peluang untuk rebound di industri keramik selaku sektor yang menerima manfaat insentif tersebut. "Adapun, utilisasi industri keramik pada 2020 secara akumulatif mencapai 56 persen," ungkapnya.

Utilisasi Menurun

Tahun lalu, wabah pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, termasuk sektor keramik. Utilisasi industri keramik sempat menurun menjadi 30 persen pada kuartal II-2020, namun mulai beranjak naik hingga 60 persen pada triwulan III. Peningkatan ini tidak terlepas peran dari implementasi kebijakan harga gas industri sebesar 6 dollar AS per MMBTU (million british thermal unit).

"Utilisasi kembali kepada kondisi normal dengan mencapai 70 persen saat triwulan IV-2020. Selain itu, dampak penurunan harga gas untuk industri keramik, berhasil membuat volume ekspor meningkat 29 persen pada triwulan III-2020 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019," paparnya.

Kemenperin mencatat, hingga saat ini total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 (8,14 juta ton) per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150 ribu orang.

ers/E-10