Pemerintah Bakal Berutang untuk Bayar Utang

Jakarta - Pemerintah memproyeksikan keseimbangan primer pada akhir tahun negatif. Hal itu mengindikasikan pemerintah akan kembali berhutang tahun ini untuk membayar utang yang jatuh tempo.

"Outlook hingga akhir tahun, keseimbangan primer kita masih negatif namun lebih rendah dari UU Undang- Undang (UU) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Pada semester I-2018, realisasi pendapatan negara mencakup penerimaan perpajakan 653,4 triliun rupiah atau 40,4 persen dari target, penerimaan negara bukan pajak 176,8 triliun rupiah atau 64,2 persen dari target dan hibah 3,1 triliun rupiah (260,7 persen). Sedangkan, realisasi belanja meliputi belanja pemerintah pusat 558,4 triliun rupiah atau 38,4 persen dari pagu serta transfer ke daerah dan dana desa 385,5 triliun rupiah atau 50,3 persen dari pagu.

Selama pelaksanaan APBN 2018 semester I-2018, posisi keseimbangan primer tercatat surplus sebesar 10 triliun rupiah. Namun pada semester dua, keseimbangan primer diproyeksikan negatif 74,9 triliun rupiah. Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang. Jika masih defisit, pemerintah dipastikan akan berutang untuk membayar utang jatuh tempo.

Utang Meningkat

Seperti diketahui, data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2018 tercatat sebesar 358,6 miliar dollar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 182,5 miliar dollar AS dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 176,1 miliar dollar AS pada akhir Mei 2018.

ULN Indonesia pada akhir Mei 2018 tumbuh 6,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 7,8 persen secara yoy. ULN pemerintah tumbuh melambat dipengaruhi pelepasan SBN domestik oleh investor asing sejalan dengan perkembangan likuiditas global.

Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2018 turun dibandingkan dengan posisi akhir April 2018, karena adanya net pelunasan pinjaman dan berlanjutnya aksi pelepasan SBN domestik oleh investor asing. Di sisi lain, ULN swasta tumbuh melambat terutama dipengaruhi ULN sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pengadaan listrik, gas, dan uap/air panas.

Ant/E-10