Pemerintah Ancam Tunda Transfer Dana Alokasi Umum

Belum Menganggarkan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mendapat laporan ada sejumlah pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus korona Covid-19. "Saya melihat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Mendagri, saya minta Menkeu agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa.

Ia merinci bahwa masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

"Bahkan, 34 daerah belum menyampaikan data anggaran Covid-19," kata Jokowi.

Instruksi Jokowi agar daerah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah disampaikan sejak 20 Maret lalu. Di tempat yang sama, Sri Mulyani memastikan aparatur sipil negara eselon I dan II tak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. Pemerintah mengalokasikan anggaran itu untuk penanganan wabah virus korona atau Covid-19. Tak hanya ASN eselon I dan II, Sri Mulyani menambahkan, Presiden, Wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah pejabat negara, juga tidak mendapatkan THR.
Halaman Selanjutnya....