Pemerintah Akan Teliti Data PNS Bermasalah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah menindaklanjuti data yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermasalah hukum tapi masih terima gaji, bahkan menjabat di birokrasi. Pemerintah pusat juga akan mengambil sikap.

Sebab para PNS yang bermasalah hukum itu harusnya sudah diberhentikan, karena ada yang sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan itu di Jakarta, Jumat (10/9). Menurut Tjahjo, negara dirugikan dua kali dengan adanya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti bermasalah hukum.

Mayoritas terkait dengan kasus korupsi. Pemerintah pusat segera mengambil sikap tegas. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk merumuskan langkah apa yang akan diambil. "Yang pasti negara telah mengalami kerugian akibat perilaku ribuan ASN yang diduga terlibat koruspi.

Dia menggunakan uang yang tidak sah, tapi di satu sisi masih menerima gaji bulanan," kata Tjahjo. Tjahjo melanjutkan, Minggu depan kementeriannya akan memfinalisasi langkah apa yang akan diambil menyikapi persoalan tersebut. Pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan Kementerian PAN, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi (BPK) Pemberantasan Korupsi (KPK).

Katanya, ada beberapa hal yang tengah diklarifikasi. Tim dari empat lembaga ini sekarang tengah bekerja. "Para ASN ini kan sudah dipidana, tapi ada gajinya hanya tercatat saja dan tidak pernah mereka nikmati. Hanya saja, ini kan masalah hukum. Akan segera kami tindaklanjuti. Nanti, kami akan minta kepala daerah memfasilitasi untuk cek hal tersebut," tutur Tjahjo.
Halaman Selanjutnya....