Pemerintah Akan Bentuk Holding dan Subholding PLN

JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk holding dan subholding PLN pada 2023. Holding dan subholding PLN sendiri rencananya tahun ini akan virtual, sebelum didorong benar-benar menjadi holding dan subholding pada tahun depan.

Bahkan pemerintah melalui Kementerian BUMN, sudah memetakan misalnya contoh bagaimana subholding PLN salah satunya ada Beyond Kwh, artinya lebih dari menjual listrik.

"Karena memang kabel-kabel yang sekarang dimiliki oleh PLN memiliki nilai tambah atau value added sendiri, yang kita bisa lakukan tentu membantu daripada penetrasinya dalam digitalisasi," kata Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta Senin (9/5).

Lalu, pembangkit listrik atau powerplant di mana ke depannya bukan berarti berdiri sendiri. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan hydropower, sinar matahari, angin, dan panas bumi.

Banyak negara tetangga tidak memiliki kekayaan alam ini, jadi tentu sudah seyogyanya selain PLN menjadi perusahaan yang pondasinya kuat melayani pelayanan listrik di Indonesia maka bukan tidak mungkin sekarang beberapa proyek hydropower sudah dijual juga ke Malaysia. Namun ini menjadi konsolidasi yang terukur.

"Kenapa juga banyak negara melihat potensi energi terbarukan di Indonesia, ini salah satu yang kita mau sama-sama rajut tapi bukan berdiri sendiri. PLN sendiri tetap akan fokus pada transmisison dan juga return daripada listriknya secara baik, serta tentu ini kita dorong apakah namanya digitalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat supaya tepat sasaran," kata Erick Thohir.

Menurut dia, holding dan subholding yang Kementerian BUMN lakukan di PLN sebenarnya mirip dengan Pertamina. Ketika Pertamina sekarang memiliki subholding-subholding yang sehat, tidak saling tergantung.