Pemenuhan Pangan Akan Selalu Rentan Bergejolak

Soal kedelai ini, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menegaskan ini cukup anomali, sebab sejak tahun 2015 lalu, pemerintah menerbitkan program Upsus Pajale (upaya khusus padi, jagung, dan kedelai), tetapi hingga sekarang justru produksi kedelai dalam negeri tak naik-naik.

Capaian produksi komoditas kedelai yang hanya 211.265 ton padahal rata-rata kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 2.825.219 ton pada tahun 2021 lalu. Ini artinya, pemerintah harus mengimpor kedelai setiap tahunnya. Tahun 2022, impor kedelai sebesar 2.521.224 ton tanpa ada upaya untuk swasembada. "Artinya, perlu ada evaluasi. Kenapa ada masalah seperti ini padahal ada program prioritas kedelai," tegas Gunawan.

Adapun Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, menilai masalah harga kedelai ini selalu terulang setiap tahunnya. Kita selalu bergantung ke impor. "Ini karena ada rent seeking, ada fee yang diperoleh dari setiap kilogram kedelai yang diimpor," tegas Esther.

Sebenarnya, kata dia, kalau mau swasembada kedelai, Indonesia mampu, kuncinya adalah sediakan bibit bagus, menjamin pupuk ada di pasar dan affordable untuk petani, bimbingan teknis, dan sekolah lapangan bagi petani agar produksinya banyak dan kualitas bagus, peningkatan teknologi pascapanen, menjamin harga tidak anjlok pada saat panen, ketersediaan akses ke pasar, dan finansial bagi petani.

Hal yang sama juga terjadi pada daging. Ia menyoroti lemahnya program pemerintah, khususnya Kementan, dalam mendorong peningkatan produksi daging dalam negeri. Program integrasi sapi sawit serta Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang digembar-gemborkan lembaga penanggung jawab sektor peternakan itu dipandang jalan di tempat.
Halaman Selanjutnya....