Pemda Diminta Perbanyak Sentra Vaksinasi

JAKARTA - Pemerintah daerah harus memperbanyak sentra vaksinasi Covid-19. Hal ini untuk mengakselerasi vaksinasi agar tercipta kekebalan komunitas terhadap Covid-19 lebih cepat. Demikian disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (17/7).

"Yang penting, harus ada kerja sama pemerintah daerah. Mereka membuka dan memperluas layanan atau sentra vaksinasi," ujarnya.

Dia menekankan, tanggung jawab memperbanyak sentra vaksinasi bukan hanya tugas Kemenkes. Kemenkes bisa mendorong, tapi koordinasi serta teknis pembukaan sentra vaksinasi merupakan tugas pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita membutuhkan kolaborasi kuat dan dukungan pemda agar mau mengajak swasta, BUMN atau organisasi masyarakat lain untuk membantu membuka pelayanan vaksinasi," jelasnya.

Dia menerangkan, banyak swasta yang mendukung pembukaan sentra vaksinasi. Menurutnya, hal tersebut merupakan potensi untuk dioptimalkan dalam mengakselerasi program vaksinasi. Siti menyebut sentra vaksinasi terbanyak masih berada di wilayah DKI Jakarta. Daerah-daerah yang masuk dalam wilayah PPKM Darurat didorong memperbanyak sentra vaksinasi.

"Setelah Jawa dan Bali selesai, maka harus diakselerasi daerah lain. Di daerah luar Jawa Bali pelaksanaannya terkendala jarak sehingga penting melibatkan pihak lain di luar kesehatan pemerintah untuk vaksinasi," tandasnya.

Penertiban

Sementara itu, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran penertiban pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin Masyarakat. Ini untuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Gubernur, bupati, dan wali kota diminta melakukan beberapa langkan dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap mengedepankan kesehatan, keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin masyarakat.

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM wilayahnya. Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP mengutamakan langkah-langkah profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM. Ketiga, kepala daerah membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi dampak pandemi dan PPKM.

Sementara itu, secara terpisah, Tim Univeristas Negeri Jakarta Sehat bekerja sama dengan Tim Dokter Mabes Polri dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyelenggarakan vaksinasi massal untuk Keluarga Besar UNJ. Sasarannya, dosen, karyawan, tenaga kependidikan, honorer, mahasiswa dan masyarakat umum. Vaksin yang tersedia 700 sampai 1.000 dosis.

"Pimpinan UNJ berterima kasih kepada Mabes Polri dan OKP Cipayung, khususnya PB PMII yang menginisiasi kerja sama penyelenggaraan vaksinasi," kata Rektor UNJ, Komarudin. n ruf/G-1