Pembiayaan Proyek Hijau Berpotensi Tumbuh

JAKARTA - Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) siap menyalurkan pembiayaan bagi proyek ramah lingkungan atau hijau yang diperkirakan terus tumbuh ke depan. Pasalnya, potensi pembiayaan hijau ke depan di dalam negeri sangat besar.

"Kalau misalnya nanti ke depan green project itu makin besar, tentu perbankan dengan segala sumber daya dan resource pasti juga akan mendukung dalam pembiayaannya," kata Anggota Perbanas Bidang Pengembangan Hukum dan ESG Achmad Solichin yang juga Direktur Kepatuhan BRI dalam webinar Green Economy Forum, Selasa (6/6).

Dia mengatakan pada 2022 sebanyak 1.299 triliun rupiah pembiayaan berkelanjutan disalurkan oleh empat bank besar, termasuk BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Namun, dari total pembiayaan tersebut, hanya 326 triliun rupiah yang disalurkan untuk pembiayaan proyek untuk menyerap emisi karbon, sementara sebagian besar atau sebanyak 960 triliun rupiah disalurkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jadi porsi green project juga belum besar di negara seperti Indonesia. Kalau pertanyaannya adalah kenapa, kami dari Perbanas melihat opportunity pembiayaan green project untuk negara seperti Indonesia ini belum besar," ucapnya.

Pembiayaan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) yang bersumber dari angin di Indonesia masih terkendala oleh kondisi iklim karena angin di Indonesia tidak sekencang angin di negara-negara Eropa. "Kalau kita bicara tenaga surya, kita di iklim tropis hanya ada musim, itu juga terkadang menjadi kendala. Kalau kita bicara di negara-negara empat musim, musim panas mereka lebih panjang," katanya.

Karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan berkelanjutan, Perbanas mengharapkan terdapat insentif untuk setiap penerbitan surat utang ramah lingkungan atau green bond. "Kalau kita ingin pembiayaan untuk proyek hijau makin cepat tersalur, dengan potensi semakin besar ke depan, mari seluruh stakeholder mendukung. Dengan demikian, nanti kalau perbankan terbitkan green bond, perbankan bisa mendapatkan insentif spesial atau diskon," katanya

Penerapan Bertahap

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap dan hati-hati, sehingga dampak positif yang ditimbulkan bisa diambil namun dengan tetap memperhatikan dampak negatif dari setiap instrumen.

"Dengan begitu, perekonomian Indonesia mampu terus berlanjut dari sisi pertumbuhan, stabilitas, namun juga mampu melakukan transformasi," kata Sri Mulyani.

Dia berharap skema harga karbon, termasuk pajak karbon, mampu mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif, yaitu bagaimana pasar bereaksi dengan mulai diterapkannya pasar karbon. Karena itu, pemerintah Indonesia juga terus berinovasi untuk mengakselerasi, membangun, dan mengembangkan pasar agar semakin dikenal oleh pelaku ekonomi, semakin bisa dikelola secara transparan dan kredibel, serta semakin bisa memberikan sinyal secara pasar kepada pelaku ekonomi untuk terus berpartisipasi.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membentuk beberapa instrumen dan kelembagaan, salah satunya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), special mission vehicle (SMV) yang dikelola bersama-sama antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).