Pembiayaan Jumbo Transisi Energi Harus Adil Agar Tak Rugikan Masyarakat
Foto : dominik vanyi/unsplash, CC BY-SA
Aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Pembiayaan transisi energi perlu diarahkan untuk meredam dampak pada para pekerja tambang.
Isu pembiayaan transisi energi menjadi krusial karena perlu dana besar. Upaya memastikan transisi berjalan secara berkeadilan tanpa merugikan siapapun menjadi tantangan tersendiri.
Fikri Muhammad, Climateworks Centre
Pemerintah Indonesia meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform di acara G20 di Bali pada November 2022. Platform ini berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk pembiayaan campuran pemerintah dan nonpemerintah demi mempercepat transisi energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga :
Masyarakat Diminta Beli Motor Listrik
Isu pembiayaan merupakan urusan krusial karena transisi energi memerlukan dana yang cukup besar. Selain itu, upaya memastikan transisi berjalan secara berkeadilan (just transition), yakni dapat dinikmati semua orang tanpa merugikan siapapun, juga menjadi tantangan tersendiri.
Dalam rangka mendukung mekanisme yang ambisius ini, International Partners Group (IPG) - terdiri dari Uni Eropa, Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Amerika Serikat - secara bersamaan dalam acara G20 meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP), dengan komitmen pendanaan awal senilai US$20 miliar (Rp 300,28 trilun). Dana tersebut akan dikucurkan dalam waktu tiga sampai lima tahun.
Ini adalah skema JETP kedua setelah skema JETP pertama di Afrika Selatan yang diluncurkan tahun 2021. ETM diharapkan menjadi mekanisme penyaluran dana dari JETP ini.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : -
Penulis : -
Komentar
()Muat lainnya