Pemberdayaan Pelaku UMKM Terus Dikembangkan

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai pemerataan kesejahteraan artinya ekonomi hanya dinikmati sebagian golongan saja. Karena itu, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis ekonomi kerakyatan.

"Karena itu sangat beralasan jika pemerintah terus berusaha mengembangkan dan memberdayakan para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan," kata Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, dalam keterangan tertulisnya usai acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Provinsi Lampung dan pengurus DPC di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, periode 2018-2023 di Bandar Lampung, akhir pekan lalu.

Puspayoga menyebutkan sejumlah langkah nyata pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan antara lain melalui kebijakan penurunan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi 7 persen, menurunkan pajak UMKM menjadi 0.5 persen.

Selain itu, bagi koperasi dan UMKM yang belum bankable, pemerintah menyediakan kredit Ultra Mikro (UMi).

Puspayoga memaparkan, saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh positif di angka 5,17 persen. "Ini artinya bicara pertumbuhan ekonomi, kondisi Indonesia lebih baik dari banyak negara lain," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkop dan UKM juga menjelaskan, pemerintah juga mendorong koperasi dan UMKM memanfaatkan peluang di era digitalisasi atau revolusi industri 4.0 saat ini.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Herman MN, menyatakan optimisnya UMKM di kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung akan bangkit lagi dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Ant/E-3