Pembegalan Konstitusi Demokrasi

Keputusan Baleg DPR untuk menolak putusan MK mengenai batas usia calon kepala daerah adalah cerminan dari krisis demokrasi yang kita hadapi saat ini. Ini bukan hanya soal perdebatan hukum, tetapi lebih dari itu, adalah soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai konstitusi dan menjaga agar kedaulatan rakyat tetap terjaga.

Kita tidak boleh membiarkan demokrasi dibungkam oleh kekuatan kartel politik yang hanya mementingkan kekuasaan. Kita harus bersatu untuk menolak segala bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan menjaga agar demokrasi tetap hidup dan bermakna.

Hanya dengan demikian, kita bisa mewujudkan cita-cita proklamasi dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini lebih dari sekadar ujian hukum. Lebih dari itu, ini adalah pertarungan mendasar mengenai siapa yang memiliki kuasa dan bagaimana kuasa itu digunakan. Penolakan Baleg DPR terhadap putusan MK menunjukkan bagaimana institusi yang seharusnya melindungi konstitusi malah berpotensi menghancurkannya.

Ini adalah pengingat pahit bahwa demokrasi tidak pernah otomatis terjaga, tetapi memerlukan perawatan konstan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Kita berada di titik kritis di mana rakyat dan semua pihak yang mencintai demokrasi harus menuntut akuntabilitas dan transparansi.
Halaman Selanjutnya....